Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Rp21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai dalam Sidang Kasus Suap Impor
Hukum Dan Kriminal

Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana Rp21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai dalam Sidang Kasus Suap Impor

20.13.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp21 miliar kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang yang melibatkan pemilik PT Blueray Cargo, John Field, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Jumat (12/6).


Dalam persidangan, jaksa memaparkan adanya kode internal yang digunakan dalam pencatatan dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Kode "BC1" disebut merujuk kepada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, sementara "BC2" dan "BC3" masing-masing merujuk kepada pejabat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Jaksa menjelaskan bahwa dugaan pemberian dana dilakukan secara bertahap sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di persidangan, terdakwa John Field membenarkan adanya penggunaan kode tersebut dan menyatakan yakin dana yang diberikan telah sampai kepada pihak yang dimaksud. 

Selain dugaan aliran dana Rp21 miliar, dalam persidangan sebelumnya juga terungkap dugaan penerimaan dana sebesar SGD 213.600 yang disebut terkait dengan posisi Dirjen Bea dan Cukai. KPK menyatakan akan mendalami fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan impor barang yang sedang ditangani KPK. Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Djaka Budi Utama bersalah, dan seluruh fakta yang terungkap masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan.(diq)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)