Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled PT Bina Karya Prima Terbukti Wanprestasi, Majelis Hakim PN Kota Bekasi Hukum Bayar Belasan Miliar ke PT Wahana Sumber Rejeki

PT Bina Karya Prima Terbukti Wanprestasi, Majelis Hakim PN Kota Bekasi Hukum Bayar Belasan Miliar ke PT Wahana Sumber Rejeki

22.40.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Janji manis tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika janji tersebut dilanggar, maka bukti fisik dan kesepakatan tertulis jauh lebih menentukan daripada retorika.

Begitulah kurang lebih yang terjadi dalam perkara PT Wahana Sumber Rejeki (WSR) dengan PT Bina Karya Prima (PT BKP). Akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi pimpinan Budi R Pramono SH pun mengabulkan sebagian gugatan perdata yang diajukan PT Wahana Sumber Rejeki (WSR) terhadap PT Bina Karya Prima (PT BKP) dalam perkara wanprestasi terkait transaksi jual beli batu bara.

Majelis hakim PN Kota Bekasi pimpinan Budi R Pramono SH.

Dalam putusan perkara Nomor 533/Pdt.G/2025/PN BKS  yang dibacakan, Kamis (18/6/2026), Ketua Majelis Hakim Budi R Pramono, menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian serta menyatakan tergugat PT BKP telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap penggugat PT WSR, 

Atas perbuatan wanprestasi tersebut, majelis hakim menghukum PT BKP untuk membayar kepada PT WSR sebesar Rp11.152.733.140 atau Rp 11,1 miliar lebih secara tunai dan lunas setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Selain itu, pengadilan memerintahkan tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan itikad baik. Tuntutan penggugat selebihnya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

Putusan majelis hakim PN Kota Bekasi tersebut sepenuhnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan  didukung keterangan-keterangan saksi-saksi terutama sopir dan kernet truk yang mengirimkan batu bara ke PT BKP. Sebelum batu bara yang dikirimkan diturunkan, pihak PT BKP terlebih dahulu memeriksa dan menguji mutu batu bara. Jika mutunya telah memenuhi ketentuan sebagaimana disepakati kedua pihak, batu bara kiriman PT WSR tersebut baru diturunkan untuk kemudian dipergunakan tergugat PT BKP. 

Majelis hakim menyebutkan perkara  bermula dari hubungan bisnis antara PT WSR sebagai pemasok batu bara dan PT BKP sebagai pembeli. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum PT WSR yang terdiri dari Alexius Tantrajaya SH MHum, Rene Putra Tantrajaya SH LL.M CIM dan Rahmansyah Setyadi SH. Selama kerja sama tersebut berlangsung telah dilakukan sebanyak 207 kali pengiriman batu bara oleh PT WSR ke PT BKP.

Menurut penggugat, tagihan senilai lebih dari Rp11 miliar tersebut  jatuh tempo pada 21 Mei 2025. Namun  tidak kunjung dibayarkan oleh tergugat PT BKP. Bahkan surat penagihan tertanggal 30 Juli 2025 disebut tidak mendapat tanggapan, sehingga PT WSR menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PN Kota Bekasi.

Akibat keterlambatan pembayaran tersebut, PT WSR juga menuntut bunga sebesar 5 persen hingga seluruh kewajiban dilunasi. Selain itu, perusahaan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp10 miliar sehingga total tuntutan yang diajukan Rp22 miliar lebih.

Sebelum maupun selama persidangan, PT BKP tetap menolak membayar tagihan dengan alasan batu bara yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi atau standar baku yang telah disepakati. Namun dalil tersebut dibantah oleh pihak penggugat dengan menyatakan setiap pengiriman telah melalui proses pemeriksaan standar baku mutu, baik secara langsung maupun melalui pengujian laboratorium milik tergugat sendiri.

PT WSR menilai tindakan PT BKP yang tidak melunasi kewajibannya, bahkan meminta kompensasi atas batu bara yang telah diterima dan digunakan, telah menyebabkan terganggu arus kas perusahaan serta mencoreng reputasi terkait kualitas batu bara yang dipasok.

Oleh karena itu, selain pembayaran pokok utang dan bunga, penggugat juga meminta majelis hakim menjatuhkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10 juta per hari sejak putusan tingkat pertama dibacakan hingga seluruh kewajiban dilunasi.

Penggugat turut mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset berupa tanah dan bangunan milik PT BKP guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan putusan ini, Pengadilan Negeri Kota Bekasi menegaskan adanya wanprestasi yang dilakukan tergugat dan mewajibkan pembayaran kewajiban kepada penggugat sesuai nilai yang ditetapkan dalam amar putusan. 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang terbukti melakukan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan namun tidak sebagaimana mestinya, atau melakukannya melewati batas waktu yang ditentukan. (Pas)


Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)