Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Program Irpom di Ogan Ilir Diduga Jadi Bancakan Korupsi
Hukum Dan Kriminal

Program Irpom di Ogan Ilir Diduga Jadi Bancakan Korupsi

11.57.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Program Iririgasi Perpompaan (Irpom), di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diduga jadi bancakan Korupsi.

Guna menunjang Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian telah mencanangkan Program Irpom, Irigasi Perpompaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kelompok Tani.

Kalau dari tanah bangunan 
ini 4 M lebh tinggi.

Namun,pada pelaksanaanya, pengelolaanya bukan dilakukan oleh Kelompok Tani, akan tetapi dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sekitar 100 Kelompok Tani di beberapa Desa  mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat berupa dana sebesar Rp.155 juta  per Kelompok Tani guna menunjang Program Irpom. Dana tersebut langsung ditransfer ke Kelompok Tani.

Pencairan bantuan Kementerian Pertanian itu dilakukan Kelompok Tani secara bertahap.Tahap pertama dicairkan pada 7 Oktober 2026 yang lalu sebesar Rp.108 juta ( 70 persen ).

Namun, saat mencairkan bantuan di Bank Mandiri KCP Ogan Ilir, Kelompok Tani diminta untuk mentransfer dana kepada Regi Agustin sebesar Rp.61.529.300, dengan dalih untuk pembelian pipa Paralon dan kepada Eka Rahani sebesar Rp.4.410.00, dengan dalih untuk pembelian aksesoris pipa paralon. Sebelumnya, Kelompok Tani diminta oleh pihak Bank untuk menandatangani slip transfer atas nama kedua orang tersebut yang sudah disiapkan. Padahal, tidak ada kesepakatan Kelompok Tani dengan pihak tertentu dalam pengadaan pipa paralon dan sejenisnya. Ini menjadi pertanyaan, siapa yang mengarahkan pihak Bank Mandiri KCP Ogan Ilir.

Selain itu, sesuai Program, pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Tani.

Bila dikalkulasikan, dari sekitar 100 Kelompok Tani, Rp.6.593.930.000, dana mengalir ke kedua orang tersebut. Menurut perhitungan Kelompok Tani,pembelian pipa paralon paling banter menghabiskan dana 3 milyar.Nah, berapa milyar masuk ke kocek oknum.

 Tak hanya itu,Kelompok Tani diminta harus menyetor dana sebesar Rp.2,7 juta kepada oknum Dinas Pertanian Ogan Ilir yang katanya untuk pembuatan RAB.

Meski mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat,beban Kelompok Tani semakin berat.Dari dana yang dicairkan tahap pertama sebesar Rp.108 juta,masih tersisa dana sebesar Rp.39 juta untuk pembuatan Bak penampung wadah air air,tangga,pintu,cat,buat sumur bor dan penanaman Pipa.Dana sekecil itu tidak cukup.

Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi,HS,mengaku telah menerima Laporan sejumlah Kelompok Tani."Kami menerima bukti tranfer," ujarnya kepada Wartawan di Palembang,Sabtu ( 10/10/2026 ).

Menurut Ketua Partai Demokrat Ogan Kemering Ilir Priode 2002-2004 dan Ketua Partai Demokrat Ogan Ilir Priode 2004-2007 ini dari dulu petani menjadi korban.

Terkait dengan itu,sejumlah Aktivis dan ratusan Petani akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna mendesak Kejati Sumsel segera melakukan pengusutan.( Tim )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)