Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek DPMPTSP Kota Bogor Koordinasi MPP ke Kemenpan RB
Bodetabek

DPMPTSP Kota Bogor Koordinasi MPP ke Kemenpan RB

16.31.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR online) - Sebagai langkah persiapan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bogor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Bagian Perekonomian Kerjasama Setda melakukan koordinasi ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta, Rabu (06/02/2019). 

Pada kesempatan tersebut, tim diterima Asisten Deputi Pelayanan Publik Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, Noviana Andrina.

Dalam kesempatan awal, Kepala DPMPTSP Kota Bogor, Denny Mulyadi menyampaikan bahwa koordinasi ini diharapkan mendapat arahan lebih lanjut terkait tahapan-tahapan yang harus disiapkan dalam perencanaan MPP di Kota Bogor.

"Saat ini kami sudah lakukan komunikasi dengan 11 instansi yang bersedia bergabung dengan MPP dengan 145 jenis pelayanan,” kata Denny.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB, Noviana Andrina menyambut baik langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. 

"Mendengar laporan Kepala DPMPTSP, saya kira ini langkah sinergi dan koordinasi yang baik yang sudah dilakukan. Kami sangat apresiasi,” kata Novi. 

Lebih lanjut, Novi menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan antara lain akan melakukan peninjauan lapangan lokasi rencana MPP, arahan layout, arahan kerjasama dengan instansi pelaksana, serta penganggarannya.

"Kami saat ini berhati-hati bagi daerah yang akan melaksanakan MPP. Mesti di cek keseluruhan persiapan secara menyeluruh,” jelas Novi.

Pada kesempatan tersebut, Kabag Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Bogor, Tyas Ajeng Fitriani Prihandari menyampaikan dukungan terhadap MPP tersebut.

“Kami akan membantu proses pelaksanaan perjanjian kerjasama terkait MPP,” ujar Tyas. 

Di akhir pertemuan, Asisten Deputi Pelayanan Publik, Kemenpan RB menyatakan akan membantu komunikasi dan informasi pelaksanaan MPP. Selain itu, akan melakukan kunjungan ke Kota Bogor untuk memastikan kesiapan MPP.(Nasir) 

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)