Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kabag Hukum dan HAM : Pelanggar Tertib Kesehatan di Kota Bogor Perwali 107
Bodetabek

Kabag Hukum dan HAM : Pelanggar Tertib Kesehatan di Kota Bogor Perwali 107

21.10.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) -Bertempat diruang aula. 31/8/2020. Setelah diumumkan melalui siaran pers Satuan Tugas Nasional Covid-19 tanggal 27 Agustus 2020 (Kamis sore), penentuan level kewaspadaan Covid-19 Kota Bogor menjadi risiko tinggi (zona merah). Selanjutnya Pemerintah Kota Bogor mengambil kebijakan yang dipimpin langsung Walikota Bogor Bima Arya dan Wakil Walikota Dedie A Rachim yang merupakan Ketua Gugus Tugas Covid-19 bersama Pimpinan Forkopimda untuk menanggulangi peningkatan pandemi corona dengan sistim  menerapkan jam malam untuk seluruh warga Kota Bogor. 

Alma Wiranta sebagai Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor menyampaikan, "Jangka waktu perpanjangan keenam PSBB Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru yang telah ditetapkan sejak 4 Agustus sampai 3 September dirubah menjadi sampai 28 Agustus berdasarkan Keputusan Walikota nomor 900.45.657 dan selanjutnya menetapkan Perpanjangan ketujuh PSBB berbasis mikro dan komunitas dengan dasar Keputusan Walikota Nomor 900.45-777 tertanggal 28 Agustus 2020."


Alma menegaskan, "Kota Bogor menjadi Zona Merah maka kebijakan pembatasan akan diberlakukan kembali dengan aturan sanksi yang tegas, Perwali Nomor 107 mengatur bagi pelanggar tertib kesehatan yang tidak memakai masker di fasilitas umum, melanggar protokol kesehatan di tempat makan, toko, pusat perbelanjaan dan tempat lainnya dengan berkerumun dijatuhi sanksi administratif." Tegasnya


"Saat ini Walikota Bogor juga telah mengeluarkan Perwali 110 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) penanganan Covid-19, yang isi regulasinya bertujuan mengajak warga dalam pencegahan dan tindakan penanganan pada tingkat wilayah, yaitu RW Siaga Corona, ataupun cluster mikro dan komunitas yaitu pembatasan keluar masuk wilayah masing-masing dengan pengawasan Tim pelaksana PSBMK Kota Bogor." ujar Alma


"PSBMK ini diberlaku kan pelaksanaanya selama 14 hari sejak 29 Agustus sampai 11 September 2020, agar penyebaran Covid-19 Kota Bogor dapat diturunkan lagi risikonya, dan harapan agar patuhi bersama melalui peraturan yg dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor. "pungkas Alma setelah melakukan pembahasan bersama Pansus Penyusunan Perda DPRD Kota Bogor. (Pa. Cik)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)