Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek LSM GIAK Klarifikasi Pembuangan Sampah Lintas Wilayah ke TPST Bantar Gebang
Bodetabek

LSM GIAK Klarifikasi Pembuangan Sampah Lintas Wilayah ke TPST Bantar Gebang

21.37.00
Share it:


Bekasi,(MediaTOR Online) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) memperoleh temuan terkait adanya kegiatan pembuangan sampah lintas wilayah di TPST Bantar gebang. Sampah tersebut berasal dari Pasar Cileungsi, Bogor.

Pihak LSM  GIAK meminta klarifikasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Unit Pengelola Sampah Terpadu.

Jawaban Dinas Lingkungan Hidup Unit Pengelola Sampah Terpadu, sebagai berikut;

Menanggapi surat saudara Nomor 199/K/GIAK/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Hal Permintaaan  Audensi/Klarifikasi Terkait Sampah Pasar Cileungsi yang dibuang di TPST Bantar Gebang, maka dengan ini disampaikan.

CV Reksa Wijaya Mandiri memiliki izin untuk mengangkut sampah ke TPST Bantar Gebang daaari Apaartemen Capitol Park Residence Jakarta Pusat dan Hotel New Idola Jakarta Timur. 

Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 tercatat pada rekaman timbanganTPST Bantar Gebang, bahwa kendaraan bernomor polisi B 9171 TDE milik CV Reksa Wijaya Mandiri masuk pada pukul 14:12 WIB dan keluar pada pukul 14:51 WIB 

Hasil invedtigasi saudara pada tanggal 9 Agustus 2020 terhadap kendaraan bernomor polisi B 9171 TDE milik CV Reksa Wijaya Mandiri yang mengangkut sampah Pasar Cileungsi Kabupaten Bogor ke TPST Bantar Gebang sedang di tindak lanjuti oleh Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Sejak bulan juli 2020 UPST telah mengambil berkordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mencegah penyalagunaan izin pengangkutan sampah ke TPST Bantar Gebang.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto, SE, M.Si

Tembusan balasan surat disampaikan kepada Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hdup Provinsi DKI Jakarta.(Jonri)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)