Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Rusmaidi Melawan Mafia Tanah, Notaris Fernandia Fabiola Mengakui Membuat AJB Berdasarkan PPJB dan Surat Kuasa
Hukum Dan Kriminal

Rusmaidi Melawan Mafia Tanah, Notaris Fernandia Fabiola Mengakui Membuat AJB Berdasarkan PPJB dan Surat Kuasa

22.06.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Pemilik Tanah dan Ruko di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 48 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, H. Rusmaidi (73) merasa dizdolimi oleh William Kalip dan para mafia tanah. Pasalnya tanah dan ruko miliknya telah beralih status kepemilikan tanpa ada dasar jual beli.

H. Rusmaidi melalui Kuasa hukumnya, Irawansyah, SH, MH mengatakan bahwa menurut peraturan Instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Kuasa Mutlak dilarang dijadikan peralihan hak. Larang itu juga tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. 

“Atas dasar itu, saat ini pihak kami, sudah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada William Kalip di Pengadilan Negeri Cibinong nengan nomor perkara 431/Pdt.G/2022/PN Cbi,” kata Irawansyah.


Sementara itu, Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Fernandia Fabiola, SH., Mkn yang ditugaskan William Kalip untuk mengurus Akta Jual Beli (AJB) atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4992/Nanggewer/2010 tanggal 18 Desember 2010, SHM No 4993/Nanggewer tanggal 1 Desember 2010, SHM No. 5155/Nanggewer/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 dan SHM Nomor 5004/Nanggewer tanggal 2 Februari 2012 saat dikonfirmasi wartawan di kantornya Vila Bogor Indah 6,  Selasa (21/2/2023) mengakui bahwa pihaknya telah melakukan pengurusan AJB atas permintaan Wiliam Kalip tanpa menghadirkan Rusmaidi selaku pemilik.

Notaris Fernandia Fabiola mengatakan Wiliam Kalip meminta untuk mengurus AJB dengan membawa berkas berdasarkan PPJB yang ditandatangani oleh Rusmaidi yang dibuat oleh Notaris Dessi, SH di Jakarta. 

“Saya mengurus AJB yang diminta Wiliam Kalip atas dasar PPJB dan surat kuasa jual yang dibuat oleh Notaris Dessi,” ujar Fernandia Fabiola.

Dengan keluarnya AJB yang diurus Notaris Fernandia Fabiola tanpa menghadirkan Rusmaidi selaku pemilik tanah, Kuasa hukum, Irawansyah mempertanyakan Notaris Fernandia Fabiola dan BPN Cibinong yang membuat AJB tersebut menjadi sertipikat. Padahal jelas-jelas perbuatan tersebut telah dilarang  berdarakan peraturan undang-undang.

Irawansyah meminta Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto melakukan tindakan tegas untuk memberantas para mafia tanah yang mengakibatkan kerugian terhadap masyartakat. (Darlis)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)