Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tanjung Agung Utara ke Kejati Sumsel
Hukum Dan Kriminal

SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tanjung Agung Utara ke Kejati Sumsel

15.34.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) akan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.


    Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI), Asmawi HS kepada Wartawan mengungkapka, dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin diantaranya, tahun anggaran 2022, Desa Tanjung Agung Utara menerima Dana Desa sebesar Rp.962.672.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya; Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp.20.000.000. Namun berdasarkan Investigasi yang dilakukan jaringan Tim SCI, dana yang dipergunakan tidak sebesar itu. Pelatihan managemen Pengelolaan koperasi/KUD/UMKM sebesar Rp.55.530.000. Namun berdasarkan Investigasi, dana yang digunakan tidak sebesar itu.

    Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan Rp.64.614.000, diduga terjadi penyimpangan. Jumlah peserta pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.61.500.000. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh, dana yang digunakan tidak sebesar itu. Pemeliharaan gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Rp.115.748.000, diduga terjadi penyimpangan. Pelatihan/Bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian Rp.67.200.00, diduga terjadi penyimpangan. Dana yang digunakan tidak sebesar itu.

   Penanggulangan bencana Rp.76.735.600, diduga terjadi penyimpangan. Dana yang dikeluarkan tidak sebesar itu. Pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes Rp.47.500.000, diduga terjadi penyimpangan. Dana yang digunakan tidak sebesar itu.

    Terkait dengan itu, dalam waktu dekat SCI akan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)