Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Berharap BPK- BPKP Tindak Lanjuti Instruksi Presiden Terkait Penggunaan Dana Desa
Hukum

SCI Berharap BPK- BPKP Tindak Lanjuti Instruksi Presiden Terkait Penggunaan Dana Desa

14.57.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera menindak lanjuti Instruksi Presiden untuk memeriksa penggunaan Dana Desa.

      "Kami berharap, BPK dan BPKP segera memeriksa penggunaan Dana Desa sesuai Instruksi Presiden," ujar Asmawi,HS, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) kepada Wartawan di Jakarta, Kamis, disela sela acara Rakernas SCI. Asmawi dimintai tanggapannya terkait ungkapan Presiden Joko Widodo yang akan mengirim tim dari BPK serta BPKP untuj memeriksa desa desa yang tidak melakukan pembangunan sebagaimana mestinya. Sebab, kata Presiden, Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar satu milyar hingga dua milyar ke seluruh desa  setiap tahunnya.

     "Akan saya turunkan BPK, BPKP cek kalau gak ada. Karena hampir setiap tahun kurang lebih satu milyar sampai dua milyar dikirimkan ke desa desa. Jadi kalau gak jadi barang, kepala desanya diciduk," ujar Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Cianjur, Selasa ( 26/9-2023).

        Menurut Asmawi, banyak dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa. Namun, hanya segilintir kepala desa yang dijebloskan ke Penjara. Banyak Laporan dari masyarakat atau Lembaga Anti Korupsi ke Kejaksaan maupun ke Polisi terkait dugaan penyimpangan Dana Desa, namun manakala ketika dimintakan kepada Inspektorat untuk melakukan audit hasilnya tidak memuaskan.

     Diduga, kata Asmawi, ada permainan oknum Kepala Desa dengan oknum Inspektorat. Dimana hasil temuan besar, kemudian diperkecil saat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan ke Aparat Penegak Hukum. Asmawi berharap, Aparat Penegak Hukum mencari terobosan lain untuk melakukan pemeriksaan terkait penggunaan Dana Desa, misalnya bekerjasama dengan ahli konstruksi dan akuntan publik."Jangan menelan mentah mentah hasil pemeriksaan  Inspektorat," ujarnya.

     Society Corruption Investigation memilki data hasil pemeriksaan Inspektorat di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan  baik sebelum dibuat LHP maupun setelah  LHP disampaikan ke Aparat Penegak Hukum.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)