Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Keluhan Masyarakat Parung Panjang Direspon Komisi V DPR RI, Langsung Disampaikan ke Pemprov Jabar
Hukum

Keluhan Masyarakat Parung Panjang Direspon Komisi V DPR RI, Langsung Disampaikan ke Pemprov Jabar

21.33.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Drs. H.Mulyadi, MMA Anggota DPR/MPR-RI Periode 2019-2024 memberikan keterangan dihadapan paguyuban Gema Abah dan serpong garden village (SGV Connection) sebagai perwakilan masyarakat yang selalu aktif mengawal proses penanganan permasalahan yang ada di wilayah Parungpanjang secara estafet bertempat di waroeng steak Jl Tegar beriman RT 002/009 Tengah Kecamatan Cibinong Bogor,Rabu (24/01/2024) pukul 11.30 WIB. 

Mulyadi secara maraton melakukan langkah-langkah cepat atas carut marutnya permasalahan di Parungpanjang,dengan merespon atas keluhan warga Parungpanjang yang bertahun-tahun tidak adanya solusi kongkrit. Dimulai dengan mengunjungi perwakilan  masyarakat Parungpanjang memasuki masa reses di wisata gunung Dago,Minggu 14/01/2023.


Tidak cukup sampai disitu Mulyadi selaku Anggota Badan Anggaran dan Panitia RUU perubahan atas UU No.38 Tahun 2004 tentang jalan,yang punya rasa tanggung jawab mewakili Dapil V Jawa Barat mengundang masyarakat Parungpanjang yang diwakili paguyuban Gerakan Masyarakat Arus Bawah (GEMA ABAH ) untuk  melakukan audensi di ruangan Komisi V DPR RI, Senin  22/01/2024 Pukul 13.00 wib, dilanjutkan hari Selasa 23/01/2024 bertemu dengan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. terkait mengatasi persoalan jalan provinsi yang sudah tidak layak serta progres keberlanjutan jalur khusus tambang yang ada di Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin. 

Politisi Gerindra ini menerangkan hasil pertemuan dengan Pj Gubernur Jawa Barat dan beberapa anggota Komisi V DPR RI di Gedung DPRD tingkat I kabupaten Bogor Dari hasil pertemuan kami dengan PJ gubernur beliau berterimakasih kita terus bergerak menyuarakan beliau juga menyetujui bahwa jalan provinsi ini tidak bisa ditangani oleh provinsi langsung itu harus di intervensi oleh APBN dalam hal ini Kementerian PUPR dasar dasarnya sudah saya sampaikan ke beliau melalui reses,Katanya.

Ia juga memastikan bulan februari ini sedang di upayakan sudah ada keputusan lelang revitalisasi jalan existing diperlebar dan di perkuat jalan dan itu menjadi solusi sementara.

"Saya mengusulkan dengan opsi memaksimalkan kerjasama saya seperti di jalur Puncak Dua saya mendapat persetujuan dari kehutanan dan itu mereka juga senang kalau aset mereka punya konektivitas karena jalur mereka bagus jadi target saya 2024 bisa".Ujarnya

Beliau pak PJ gubernur meminta kepada saya dalam  revitalisasi jalan untuk terus mengawal melalui inves jalan daerah dan Alhamdulillah bulan  Pebruari hasil lelangnya sudah bisa,dan mudah mudah akhir Pebruari sudah mulai pembangunan.

Terkait rekayasa jalan ia juga menyampaikan saat tahap pembangunan akan berjalan tahap awalnya kita undang stakeholder dari Kabupaten Tangerang Selatan untuk sama-sama bicara untuk mengalihkan jalan jalur sementara dan saya minta untuk sama sama survei bareng supaya mereka mengetahui ada pengalihan jalan, Jelas Mulyadi.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)