Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pelantikan dan Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Bodetabek

Pelantikan dan Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara

11.46.00
Share it:

Cikarang,(MediaTOR Online) - Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Tambun Selatan, gelar pelantikan dan bimbingan teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Tambun Selatan, pada Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan yang digelar di GOR Tambun Jl. Kebon kelapa Tambun Selatan, Senin (22/01/2024) malam. Dihadiri oleh Forkompimcam, juga perwakilan partai politik.

Ketua Panwascam Tambun Selatan Ardi Abdul Kusumadi  mengatakan, bahwa pelantikan dan Bimtek pengawas TPS ini, untuk mengedukasi peserta terkait teknis di lapangan nanti.

“Alhamdulillah, acara pelantikan dan bintek PTPS ini, berjalan lancar. Untuk peserta yang dillantik 1222 peserta. Dengan dilantiknya para peserta, artinya, perhelatan pemilu ini, sudah mulai dekat. Dengan bimtek ini, saya berharap semua petugas memiliki integritas dan juga bisa menyelesaikan permasalahan dilapangan berkoordinasi dengan PKD maupun Panwascam,” ujarnya.


Selain itu, ia juga menambahkan, para petugas PTPS, agar bisa juga menjaga kondusifitas di area TPS masing-masing.

“Selain menjaga integritas, petugas juga harus menjaga kondusifitas, dengan berkomunikasi pada pihak-pihak yang terkait. Agar tidak ada konflik yang nantinya akan melebar. Kalau bisa diselesaikan dilokasi,” jelas Ardi.

Sementara itu, Camat Tambun Selatan Sopian Hadi dalam sambutannya mengatakan, untuk selalu berhati-hati, dalam bertugas. Karena Tambun Selatan, tantangannya sangat berat.

“Saya berpesan untuk semua petugas PTPS, kita ditantang, untuk menjaga nama baik kecamatan kita. Memang tantangan ini, cukup berat, dengan jumlah TPS 1.222 dan dalam pemilu ini, jumlah penduduk kita terbesar se-Asia Tenggara. Mudah-mudahan, Tambun Selatan bisa kondusif dan sukses dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.”

“Sekali lagi, fakta integritas tolong di baca dan diingat. Jangan bermain-main dengan masyarakat. Saya berpesan PPK, Panwascam, para penyelenggara pemilu, untuk selalu hati-hati. Karena semua masyarakat bisa mengawasi jalannya pemilu ini,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi yang hadir juga dalam acara pelantikan dan Bimtek mengungkapkan bahwa berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum.

“Berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 bahwa petugas PTPS di bentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan berakhir masa tugasnya 7 hari setelah pemungutan suara. Jadi, peserta yang hadir bekerja sebagai penyelenggara negara, penyelenggara pemilu. Yang notabene berkerja berdasarkan undang-undang pemilu 2017, jadi tidak sembarangan. Karena menjadi amanat kami dalam membentuk pengawas ad hock di TPS,” katanya.

Akbar Khadafi juga menekankan ujung tombak pengawasan pemilu ada pada Petugas PTPS.

“Untuk menjaga pesta demokrasi ini, ujung tombak pengawasan ada di PTPS. Jadi saya berharap para petugas bekerja secara maksimal,” pungkasnya. (Yus minah)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)