Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Gerrebek Desak Polda Sumsel Serius Tangani Dugaan Mafia Tanah di Kecamatan Jakabaring Palembang
Hukum

Gerrebek Desak Polda Sumsel Serius Tangani Dugaan Mafia Tanah di Kecamatan Jakabaring Palembang

22.50.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerrebek) akan melaksanakan aksi demontrasi ke Mapolda Sumatera Selatan dan ke Kantor Walikota Palembang guna mendesak Penyidik Polda Sumsel serius menangani mafia tanah di Wilayah Kecamatan Jakabaring, Palembang. Gerrebek juga mendesak Walikota Palembang segera mencopot oknum Camat Jakabaring.


Kepada Wartawan di Palembang, Jumat malam, Ketua Gerrebek Simon mengungkapkan, aksi itu dilakukan terkait akan diperiksa oknum Camat Jakabaring oleh Penyidik Polda Sumsel pada Senin mendatang yang berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah di wilayahnya.

Menurut Simon, Penyidik Polda tengah melakukan pengusutan dugaan mafia tanah di Wilayah Jakabaring. Penyidik Polda telah melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi, termasuk orang yang diatas namakan selaku pemilik lahan. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak memiliki lahan di lokasi yang disebutkan." Detilnya kami tidak bisa menyebutkan. Namun, penyidik telah mengantongi nama nama yang diduga terlibat," ujar Simon.

Menurut Simon, oknum Camat Jakabaring diperiksa terkait dengan surat surat yang dibuat yang bersangkutan selaku Camat Jakabaring.

Dalam surat Pemberitahuan rencana aksi yang diterima MediaTOR, aksi akan dilaksanakan Senin mendatang di halaman Mapolda Sumsel dan Kantor Walikota Palembang dengan tuntutan, Mendesak Polda Sumsel serius dalam menangani dugaan pemalsuan surat surat tanah yang diduga melibatkan mafia tanah dan diduga melibatkan oknum Camat Jakabaring, Palembang. Mendesak Walikota Palembang segera memcopot Camat Jakabaring.

Sementara itu Camat Jakabaring belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi.(Asmawi,HS)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)