PGRI Bengkulu Tengah Sebut Perlunya Kerja Kolektif Untuk Memajukan Pendidikan Indonesia

Jakarta,(MediaTOR Online) - Perwakilan Bengkulu Tengah menghadiri Kongres XXIII PGRI pada Sabtu, 2 Maret di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 4 ribu guru dari seluruh Indonesia.

Ketua PGRI Bengkulu Tengah, Supriyanto SPd didampingi Sekretaris PGRI Bengkulu Tengah Suparman menegaskan secara aklamasi Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi terpilih oleh peserta yang hadir di Kongres XXIII. Kehadiran Presiden Jokowi untuk membuka Kongres juga membawa pengaruh besar baik kepada guru dan dunia pendidikan Indonesia.

"Kepemimpinan beliau di PGRI itu sangat luar biasa, setiap tahunnya beliau punya program yang membantu para guru. Selain itu kehadiran Pak Jokowi sangat penting karena kehadiran beliau sangat memacu kita dan beliau sangat peduli kepada dunia pendidikan Indonesia," ujarnya kepada awak media.

Menurut Supriyanto, saat ini Pemerintah bersama PGRI menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia selain pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan pendidikan Indonesia.

"Kalau hari ini kita mulai fokus berinvestasi membangun sumber daya manusia mudah-mudahan kita memetiknya itu 5,10,15 tahun yang akan datang. Oleh karena itu bangsa kita untuk menghadapi perkembangan dunia yang luar biasa seperti kata Pak Presiden menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 yang akan datang harus fokus kepada menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni lewat dunia pendidikan," jelasnya.

Sebagai gambaran Indonesia pernah menjadi eksportir guru-guru dan dosen ke negara tetangga. Itu terjadi saat masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Menyikapi hal tersebut Supriyanto menegaskan perlunya kerja kolektif dari berbagai pihak untuk mengembalikan masa keemasan pendidikan Indonesia.

"Kalau saya perhatikan problem kita saat ini adalah pengangkatan guru honorer menjadi guru tetap, padahal setiap tahun guru yang pensiun rata-rata 4-5 guru di satu daerah dan setiap tahun itu. Jadi perlu adanya perhatian pada peningkatan kompetensi guru melalui kerjasama tanpa perlu saling menyalahkan," katanya.

Supriyanto berharap penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dengan gratis.

"Kami di daerah menginginkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekitar 20% dari Pusat diimplementasikan sesuai amanah undang-undang. Itulah yang kita perjuangkan di PGRI," tegasnya.

Selain itu, Supriyanto menampik agenda PGRI disamakan dengan agenda Partai Politik. Dia menyebut PGRI sebagai organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun walapun agendanya hampir bersamaan dengan agenda politik.

"Maka itu nanti kami mengusulkan untuk periode ini cukup 4 tahun untuk menghindari agenda politik parpol seperti pemilu. Kendalanya jika bersamaan kita bikin acara dan berkumpul tidak boleh, ini tidak boleh karena bersama dengan agenda politik 5 tahunan itu. Atau bisa saja acara PGRI kita dahulukan atau setelah pemilu, misal tahun 2028 atau di tahun 2030 jadi tidak bersamaan dengan agenda 5 tahunan pemilu. Mungkin itu solusi jalan keluarnya," tutup Supriyanto.(MSA).