Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Demi Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Bangun dan Pererat Sinergitas dengan Instansi Terkait
Metropolitan

Demi Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Bangun dan Pererat Sinergitas dengan Instansi Terkait

14.40.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Pelayanan terhadap masyarakat selalu berusaha ditingkatkan sebaik-baiknya. Untuk itu, sinergitas atau kerja sama antara instansi terkait penting dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sebab, dengan kerja sama tersebut bakal dapat ditingkatkan efektivitas dan efisiensi serta terencana penanganan berbagai urusan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Lagi pula, bakal lebih baik menyelesaikan suatu tugas jika bersama-sama. Sinergi dengan pihak lain, terutama intansi terkait diperlukan guna mencapai tujuan/target instansi itu sendiri.

Kepala Kantor Imigrasi Kota Bekasi  Uckhy Adhitya dengan Kapolres Kota Bekasi.

Barangkali atas pertimbangan itulah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi Uckhy Adhitya melakukan safari kunjungan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Bekasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Selasa (30/7/2024).

Di Mapolres Kota Bekasi, Uckhy beserta jajaran ditemui langsung oleh Kapolresta Bekasi Kombes Pol Dani Hamdani, Kajari Kota Bekasi Imran Yusuf, dan  Kakantah/BPN Kota Bekasi Amir Sofwan.

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi Uckhy Adhitya dengan Kajari Kota Bekasi Imran Yusuf.

“Kunjungan ini untuk menjalin sinergisitas dan kekompakan di antara kami sesama aparat pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah hukum Kota Bekasi,” jelas Uckhy.

Di sela-sela kunjungan, Uckhy yang baru bertugas di Imigrasi Bekasi menyebutkan bahwa pihaknya membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang erat dengan kantor pemerintah lainnya. Uckhy sendiri membawa pesan dan komitmen keberpihakan pada kepentingan atau peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

“Imigrasi tidak bisa bekerja sendirian, untuk itulah kami berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu Kepolisian, Kejaksaan, dan ATR/BPN untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi menyampaikan komitmennya bersama dengan aparat pemerintah lainnya untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Uckhy didampingi Kasi Verifikasi Dokumen Perjalanan, Kasubbag Tata Usaha, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kasi Izin Tinggal, dan Kasi Informasi Keimigrasian.

Jalinan sinergitas bisa berarti keterpaduan berbagai unsur yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar memudahkan masyarakat dalam berbagai macam keperluan serta urusan. Sinergitas yang erat mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. (Pas)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)