Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Politik Pilkada Ogan Ilir, Perolehan Suara Kotak Kosong Sangat Dominan, Di Desa Teluk Kecapi Hampir 30 %
Politik

Pilkada Ogan Ilir, Perolehan Suara Kotak Kosong Sangat Dominan, Di Desa Teluk Kecapi Hampir 30 %

10.34.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Ini sangat mengejutkan berbagai pihak, perolehan suara kotak kosong di tiga TPS Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir hampir 50 % dari perolehan suara Calon Bupati Patahana, Panca-Ardani.


Pilkada Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan hanya diikuti satu Paslon, Panca- Ardani. Namun yang menarik dalam Pilkada Bupati Ogan Ilir, ada beberapa Desa di Kabupaten Ogan Ilir  perloehan suara kotak kosong mengalahkan Calon Bupati Patahana, Panca-Ardani.

Di TPS 02 Desa Payaraman Timur, Pasangan Panca-Ardani hanya mendapatkan 136 suara sedangkan kotak kosong memperoleh 168 suara.

Perolehan Suara kotak kosong juga unggul di salah satu TPS yang ada di Desa Payaraman Barat, kotak kosong mendapatkan 192 suara sedangkan Panca-Ardani 156 suara.

Di Kecamatan Pemulutan, hanya Desa Teluk Kecapi perolehan suara kotak kosong sangat besar. Perolehan suara kotak kosong 241 suara sedangkan Panca-Ardani 675 suara. Perolehan suara kotak kosong di Wilayah Kecamatan Pemulutan yang terdapat 25 Desa itu hanya Desa Teluk Kecapi yang sangat menonjol.

Perolehan suara besar kotak kosong ini menurut Tokoh Masyarakat Pemulutan, Rohman, menandakan bahwa Kepala Desa Teluk Kecapi tidak bisa meyakinkan warganya bahwa Calon Bupati Panca-Ardani yang merupakan Bupati aktif berhasil membangun Ogan Ilir." Kepala Desa seperti ini harus segera di non aktifkan. Apalagi BPD Teluk Kecapi pernah menyurati Bupati Panca untuk seger mencopot Rohiman ssbagai Kepala Desa Teluk Kecapi karena tersandung beberapa kasus," ujar Rohman berapi api.

Sebagai catatan, Rhm, oknum Kepala Desa Teluk Kecapi tersandung tiga kasus yang tengah diusut Polres Ogan Ilir. Kasus pertama, dugaan pemotongan dan pungutan dana BLT. Kasus ini tengah ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir. Penyidik telah memeriksa puluhan saksi.

Kasus kedua, dugaan pemalsuan tandatangan penerima BLT. Kasus ini tengah ditangani Unit Pidum Polres Ogan Ilir. Penyidik telah memeriksa beberapa orang saksi.

Kasus ketiga,dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa,yang ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir.( Rd )

Tags: Politik
Share it:

Politik

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)