Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa Terusan Muara, Kecamatan Sumber Marga Telang Banyuasin Diduga Menyimpang
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa Terusan Muara, Kecamatan Sumber Marga Telang Banyuasin Diduga Menyimpang

15.32.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Penggunaan Dana Desa, Desa Terusan Muara, Kecamatan Sumber Marga Telang, Banyuasin diduga terjadi penyimpangan.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, Tahun Anggaran 2023, Desa Terusan Muara, Kecamatan Sumber Marga Telang, Banyuasin menerima dana desa sebesar Rp.1.012.474.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya,aTOR liharaan jembatan milik desa sebesar Rp.25 juta. Namun keterangan yang diperoleh,fisik pekerjaan tidak sesuai.

Pembangunan/peningkatan/pengerasan jalan desa sebesar Rp.54.598.000, diduga tidak sesuai RAB. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.102.784.980, diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.150 juta diduga fisik pekerjaan tidak sesuai RAB.

Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jembatan desa sebesar Rp.25 juta, diduga terjadi penyimpangan. Penyelenggaraan Festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan sebesar Rp.30 juta, diduga menyimpang.

Untuk tahun anggaran 2024, Desa Terusan Muara menerima Dana Desa sebesar Rp.1.016.893.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, pemeliharaan jembatan milik desa sebesar Rp.35 juta, diduga terjadi penyimpangan.

Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, lansia sebesar Rp.21.430.000, diduga terjadi penyimpangan. Pengerasan jalan desa Rp.30 juta, diduga tidak sesuai RAB.

Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa sebesar Rp.113.432.200, diduga dikerjakan asal jadi.Penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.95 juta dipertanyakan.

Dugaan penyimpangan Dana Desa diduga terjadi pada tahun tahun sebelumnya.( Asmawi,HS )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)