Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Bersinergi TNI dan Pemkot Bekasi Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga

Bersinergi TNI dan Pemkot Bekasi Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga

14.49.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Walikota bekasi Tri Ardhianto resmi membuka TNI Manunggal Membangun Desa ke 125 tahun anggaran 2025. Acara tersebut dimulai tanggal 23 Juli - 21 Agustus 2025 di desa mustika sari, Kecamatan Mustikajaya,  Kota bekasi . (23/07/2025) 


Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Bekasi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antar lembaga demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau disebut TMMD ke 125 ini bertema Dengan "Semangat TMMD Wujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.” ada 10 sasaran titik, 15 titik peningkatan drainase U-Ditch dan perbaikan rumah yang tidak layak huni. 

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan yang merata.

"TMMD ini bukan hanya program saja, tetapi juga bentuk nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pembangunan yang dilakuka secara bersama (gotongrotong). 

Lebih lanjut, Tri berharap kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara seluruh elemen bangsa.

“Kami berharap dengan adanya TMMD 125 ini, masyarakat Kota Bekasi dapat semakin sadar akan pentingnya membangun daerah dan memperkuat hubungan antara TNI, pemerintah daerah, dan rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 0507/Bekasi Letkol Arm Krisrantau, S.H., M.I.Pol menyampaikan bahwa TMMD ke-125 tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, pelatihan, dan edukasi kepada warga.

“TMMD ini merupakan program TNI yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastruktur serta peningkatan SDM di daerah. Khusus tahun ini, kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Mustikajaya,” ujar Dandim. (YS)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)