Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penginapan Kuy Kuy, Limusnunggal Diduga Jadi Tempat Mesum
Hukum Dan Kriminal

Penginapan Kuy Kuy, Limusnunggal Diduga Jadi Tempat Mesum

17.53.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Sebuah penginapan bernama Kuy-Kuy yang berlokasi di Ruko Kota Wisata Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,  Kabupaten Bogor  Provinsi Jawa Barat  saat ini menjadi sorotan masyarakat luas. Karena tempat ini diduga sudah menyalahi izin dan norma-norma adat budaya juga agama. Hal ini disebabkan penginapan Kuy-Kuy diduga penyedia jasa tempat mesum (zina).

Salah seorang warga Desa Limus Nunggal yang tidak mau disebut namanya, mengatakan tempat yang bernama Kuy-Kuy seringkali ditemui pasangan yang bukan suami istri keluar masuk ke tempat tersebut. "Terlihat jelas oleh warga namun pemilik Kuy-Kuy berkilah tidak tahu, itu saja,” jelas.

Dilanjukan narasumber tersebut “Sering kali ditemukan oleh warga masyarakat Desa Limusnunggal pasangan yang bukan suami istri diduga melakukan perzinahan dengan memberikan alasan bahwa pelaku tidak bisa dijerat hukum. Hal ini membuat si pelaku merasa aman nyaman dan bebas melakukan perzinahan di tempat Kuy-Kuy, terangnya.

Ketika Koran MediaTOR ingin konfirmasi ke Kuy Kuy yang berlokasi Kota Wisata Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pihak dari Kuy Kuy Seven mengatakan “Wartawan harus ada tulisannya dulu baru kami layani," ujarnya. 

Koran MediaTOR akan mengkonfirmasi pihak pihak yang terkait di pemda Kabupaten Bogor. (Jon)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)