Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Sekda Kabupaten Sukabumi Ikuti Rakor dengan Kemenkop Terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Daerah

Sekda Kabupaten Sukabumi Ikuti Rakor dengan Kemenkop Terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

09.33.00
Share it:

Palabuan Ratu,(MediaTOR Online) - Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengikuti Rakor secara virtual dengan Kementerian Koperasi terkait program pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin 7 Juli 2025 di Pendopo Sukabumi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Koperasi Merah Putih adalah gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis di desa dan kelurahan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bersama dan prinsip gotong royong. Program ini digagas sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan kelurahan, serta mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat setempat

"Koperasi Merah Putih dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan, mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta memperkuat ketahanan pangan," terangnya.




Koperasi Merah Putih menyasar masyarakat desa dan kelurahan sebagai anggota, dengan tujuan agar mereka memiliki wadah untuk mengembangkan usaha bersama dan meningkatkan taraf hidup.

"Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memanfaatkan potensi desa secara optimal, seperti hasil pertanian, UMKM, dan sumber daya lainnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal" tambahnya.

Diketahui Pembentukan Koperasi Merah Putih sudah ada terbentuk 80 ribu se Indonesia sebagai soko guru perekonomian dan pilar utama ekonomi rakyat.

Sementara itu Sekda  mengatakan 381 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Sukabumi sudah selesai  pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang agendanya akan dilaunching pada tanggal 19 Juli 2025.

"Setelah  di Launching oleh Presiden ditingkat nasional, Koperasi Desa Merah Putih tingkat Kabupaten Sukabumi juga  akan kita launching," ujarnya.(SU)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)