Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Bankeu Tahun 2025 Citeureup Rehabilitasi Kantor Desa
Kabar Desa

Bankeu Tahun 2025 Citeureup Rehabilitasi Kantor Desa

22.50.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Pemerintah Desa Citeureup,  Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, saat ini sudah menuntaskan rehabilitasi kantor Desa Citeureup dari anggaran bantuan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025 tahap pertama. Untuk pembangunan tersebut dilaksanakan  pembangunan fisik, jenis kegiatan renovasi kantor desa yang berlokasi di kantor desa Citeureup. Sumber dana dari bantuan keuangan infrastruktur desa tahap satu tahun 2025. Jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah. Termasuk pajak. Pelaksanaan TPK Desa Citeureup dan swakelola. Lama pekerjaan 32 hari.

PJ Kepala Desa Citeureup Padi Ardianto mengatakan, " Rehabilitasi kantor desa sangatlah penting karena kantor desa merupakan pusat pelayanan masyarakat. Agar juga memberikan kenyamanan kepada perangkat desa, agar lebih semangat dalam melayani masyarakat. Katanya.

Sekdes Citeureup Aldi Wahyudi 

Sekdes Citeureup Aldi Wijaya menambahkan," kami pemerintah Desa Citeureup menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Bupati Bogor Bapak Rudy Susmanto atas realisasi bantuan keuangan tersebut. Ini merupakan bukti nyata pemerintah daerah dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat,"  tambahnya ( Haryati )

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)