Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Kabar Desa Bankeu Tahun 2025 Cikeas Udik Lakukan Betonisasi Jalan Desa
Kabar Desa

Bankeu Tahun 2025 Cikeas Udik Lakukan Betonisasi Jalan Desa

21.33.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, saat ini telah merealisasikan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2025, tahap satu, yang digunakan untuk kegiatan salah satunya betonisasi jalan desa. 


Dengan lokasi kegiatan di jalan Damanhuri Kampung Tlajung RW 09, dengan volume kegiatan 231 x 3,0 x 0,10 (70 M3) tahap satu pengerjaan 60 persen, sumber anggaran bantuan keuangan APBD Kabupaten Bogor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 135.384.000,- ( seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah ). Sudah termasuk pajak.


Kepala Desa Cikeas Udik H. Miptah Hulpalah SE, mengatakan," pembangunan betonisasi ini diharapkan dapat memperlancar akses warga. Karena selama ini jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah. Dengan adanya pembangunan jalan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa," katanya.  

Untuk itu Pemerintah Desa Cikeas Udik mengucapkan apresiasi, terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Khususnya Bupati Bogor Rudy Sumanto, atas realisasi bantuan keuangan tahun ini," tambahnya. 

Disaat yang sama Kasi Ekbang Cikeas Udik,  menambahkan, "pembangunan infrastruktur saat ini, kami merasakan agak kesulitan mendapatkan bahan bangunan, karena bahan material sangat langka dan harga material yang meningkat. Semoga saja segera ada solusi, " tambahnya. ( Haryati).

Tags: Kabar Desa
Share it:

Kabar Desa

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)