Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Pemkot Bekasi Pertahankan Rekor Tujuh Kali Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
Bodetabek

Pemkot Bekasi Pertahankan Rekor Tujuh Kali Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

12.10.00
Share it:

Bandung,(MediaTOR Online) - Pemerintah Kota Bekasi kembali mempertahankan rekornya dengan meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Capaian ini menegaskan konsistensi Pemkot Bekasi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.



Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, didampingi istri Wiwiek Hargono Tri Adhianto, pada acara penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Selasa malam (30/12/2025).

Anugerah ini diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik se-Jawa Barat, mencakup aspek pelayanan informasi, ketersediaan data, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang konsisten membangun sistem pelayanan informasi publik yang terbuka, responsif, dan akuntabel.

Ia menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar prestasi, melainkan tanggung jawab untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan melayani, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Egi)



Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)