Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Ruas Jalan Cikembar- Pejampangan Truk ODOL Akan ‘DITINDAK'
Daerah

Ruas Jalan Cikembar- Pejampangan Truk ODOL Akan ‘DITINDAK'

09.07.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Masalah ruas jalan Provinsi Jawa Barat Cikembar – Jampang Tengah, kini dalam kondisi rusak. Kerusakan jalan diakibatkan lalu lalang kendaraan truk dump dan tronton yang bermuatan kapasitas berlebih Over Dimensi Over Load (ODOL). 






Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tahun ini akan melakukan perbaikan dengan nilai anggaran Rp. 68 miliar, namun dikarenakan kendaraan ODOL ini masih beroperasi. Akhirnya, perbaikan jalan mengalami penundaan. Menurut KDM anggaran dialihkan keperbaikan jalan provinsi yang ada di wilayah Sukabumi. 

Alasan penundaan disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi (KDM) di berbagai akun media sosialnya. KDM menyampaikan penundaan dilakukan karena akan terlebih dahulu menertibkan kendaraan ODOL sehingga pemanfaatan jalan akan bertahan lebih lama. 

Sikap tegas KDM ini diambil dengan menurunkan operasi penertiban ODOL oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, terhadap kendaraanya ODOL yang melintas di ruas jalan Cikembar – Jampang Tengah. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat mengancam akan memberikan sanksi pidana kepada perusahaan pemilik angkutan Over Dimension Over Load (ODOL). Ancaman ini termasuk hukuman penjara hingga satu tahun, sebagai langkah ekstrem untuk menghentikan kerusakan jalan di ruas Cikembar–Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi.

Sanksi pidana tersebut merujuk pada Pasal 227 dan 307 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penegakan dilakukan melalui operasi penimbangan rutin di jalur distribusi tambang.

“Kami akan melaksanakan operasi penimbangan rutin di ruas Jalan Cikembar–Jampang Tengah. Bagi angkutan ODOL, pemiliknya akan dikenakan sanksi,” tegas Kepala Dishub Jabar Dhani Gumelar di Bandung, Jumat (23/4). 

Langkah tegas ini diambil setelah Dishub Jabar mengidentifikasi mayoritas truk dump dan tronton pengangkut material tambang seperti batu serta serbuk kapur membawa muatan jauh melampaui kapasitas teknis jalan. Kendaraan-kendaraan besar yang menyuplai material ke kawasan industri Karawang, Cikarang, hingga Jakarta rata-rata membawa beban dua kali lipat dari ketentuan.

Diperkirakan rata-rata kendaraan tambang membawa muatan 150 persen hingga 200 persen dari daya dukung izin,” ucap Dhani.

Sebagai strategi pencegahan di hulu, Dishub Jabar mendesak perusahaan tambang di sekitar Cikembar hingga Jampang Tengah untuk membangun jembatan timbang mandiri di lokasi perusahaan. Hal ini bertujuan memastikan setiap  kendaraan yang keluar telah memenuhi standar Muatan Sumbu Terberat (MST).

Selain penegakan hukum dan kewajiban fasilitas timbangan, Dishub juga menginstruksikan perusahaan beralih menggunakan  truk engkel sesuai standar jalan serta memperbanyak pemasangan rambu peringatan MST di titik-titik krusial. Langkah ini diharapkan mampu mengamankan infrastruktur jalan dari kerusakan permanen akibat kendaraan overload.(HH)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)