Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan BOS SDN Sertajaya 01 Cikarang Timur Bekasi Layak Diperiksa Inspektorat
Pendidikan

BOS SDN Sertajaya 01 Cikarang Timur Bekasi Layak Diperiksa Inspektorat

22.13.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Ketua LSM Kolaborasi Masyarakat Peduli Indonesia (KMPI) mengatakan akan melaporkan SDN Sertajaya 01 ke Disdik dan Inspektorat agar seluruh dana Bos Pusat tahun 2024/2025 lalu diaudit ulang demi transparansi anggaran di sekolah ini. Pengelolaan anggaran yang transparan dan kapabel sangat penting demi dan untuk mewujudkan pemakaian anggaran yang berdaya guna dan berhasil guna. Hal itu sangat penting demi kemajuan siswa dan pendidikan di sini, kata Sitanggang dengan tegas di kantornya.

Kepsek SDN Sertajaya 01

Saat berkunjung ke SDN Sertajaya 01, Jaja Jamaludin selaku Kepsek tidak ada di kantornya walau AC menyala. Sementara di ruang sebelah kantornya ada staf yg tiduran lagi ngerumpi dengan temannya. Terlihat sekolah yang dipimpin Jaja ini perawatannya kurang maksimal bila dibandingkan dengan realisasi dana Bos tahun 2024/2025. Konon sang Kepsek tidak transparan terkait besaran dana yang diterima dan rincian penggunaannya.

Papan transparansi penggunaan dana Bos Pusat pun tidak terlihat. Ketika dititip pesan agar menghubungi awak media, hingga berita ini diturunkan sang kepsek tidak terhubungi. G. Sitanggang selaku pengamat pendidikan lewat lembaganya yang berkedudukan di Bandung akan menyurati Disdik dan Inspektorat agar keuangan SDN Sertajaya 01 diaudit ulang. Saya akan dalami realisasi Bos sekolah yang dipimpin Jaja ini. Bila ditemukan ada penyimpangan dan diduga ada unsur korupsi akan saya lapor ke APH, ujar Sitanggang tegas. 

Purba ***

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)