Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Legislator DPRD Provinsi Jabar Bongkar Pengawasan BPJS dan Program Pemerintah di Sukamanah
Daerah

Legislator DPRD Provinsi Jabar Bongkar Pengawasan BPJS dan Program Pemerintah di Sukamanah

16.34.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Anggota DPRD, turun langsung ke Desa Sukamanah kecamatan cisaat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (P3). Anggota DPRD dari Fraks PPP, turun langsung ke Desa Cimareme dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (P3).

Upaya mengawal jalannya pemerintahan hingga ke tingkat desa kembali ditegaskan DPRD Provinsi Jawa Barat Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Drs H Yusuf Ridwan atau yang akrab di kenal H Datep, turun langsung ke Desa Sukamanah dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (P3) Tahun Anggaran 2026, Rabu (22/1/2026).



Kegiatan yang digelar di Aula Pemerintahan Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat menjadi bagian dari agenda serentak  anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Yusuf Ridwan di daerah pemilihan Jabar V masing-masing. Antusiasme warga terlihat jelas, dengan kehadiran lebih dari 75 peserta yang terdiri dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan perempuan dari berbagai dusun.

 Dalam pemaparannya, Yusuf Ridwan menegaskan bahwa kegiatan P3 bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen penting DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ia secara khusus menyoroti pengawasan dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang dinilai masih membutuhkan pemahaman utuh di tingkat desa.

 Banyak warga belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam BPJS. Tugas kami adalah memastikan program jaminan sosial ini berjalan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog terbuka. Warga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga pertanyaan terkait layanan publik dan jaminan sosialSebagai mana yang di harapkan gubernur Jawabarat agar seluruh warga Jawabarat mendapatkan hak jaminan kesehatan yang maksimal.

Salah satunya disampaikan Salah satu tokoh setempat ,, yang mengapresiasi kehadiran langsung wakil rakyat di desanya.

“Kami jadi lebih paham soal BPJS dan pengawasannya. Biasanya informasi seperti ini sulit kami akses. Kehadiran DPRD langsung ke desa sangat membantu,(Nandi)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)