Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Sejumlah Aktivis Akan Aksi Unjuk Rasa ke Kejati Sumsel Terkait Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Cahaya Marga, Kecamatan Pemulutan Selatan.
Hukum Dan Kriminal

Sejumlah Aktivis Akan Aksi Unjuk Rasa ke Kejati Sumsel Terkait Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Cahaya Marga, Kecamatan Pemulutan Selatan.

07.46.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Sejumlah Aktivis akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa, Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumsel.



Keterangan yang diperoleh mengungkapkan, Tahun Anggaran 2022 Desa Cahaya Marga, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir menerima Dana Desa sebesar Rp.807.442.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.64.594.000, diduga terjadi penyimpangan.

Pakaian seragam, honor pengajar dan operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ sebesar Rp.55.200.000, diduga tidak sepenuhnya diserahkan. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian,penggilingan padi/jagung sebesar Rp.120 juta,diduga terjadi penyimpangan. Lumbung Desa sebesar Rp.41.484.400,diduga fiktif.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Desa Cahaya Marga mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.844.705.000, yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, Penyertaan Modal sebesar Rp.109.000.000, diduga dipergunakan oknum Kades untuk kepentingan pribadinya.

Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan usaha tanu sebesar Rp.148.941.000, diduga dikerjakan asal jadi. Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan Desa sebesar Rp.92.376.250, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa sebesar Rp.125.897.750, diduga dikerjakan asal jadi.

Untuk Tahun Anggaran 2024, Desa Cahaya Marga mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.849.993.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, Pembangunan/rehab/peningkatan/pengerasan jalan desa sebesar Rp.368.993.000, diduga dikerjakan asal jadi. Penyertaan Modal sebesar Rp.75 juta, diduga dipergunakan untuk kepentingan pribadi oknum Kepala Desa.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025, Desa Cahaya Marga menerima Dana Desa sebesar Rp.781.082.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya, jalan desa sebesar Rp.131.945.550, diduga dikerjakan asal jadi. Penyertaan Modal sebesar Rp.165.556.000, diduga dipergunakan untuk kepentingan oknum Kades.

Terkait dengan itu, sejumlah aktivis akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna mendesak Kejati Sumsel segera melakukan pengusutan.(Rd)




Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)