Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah RUMAH WARGA BOJONGGENTENG AMBRUK
Daerah

RUMAH WARGA BOJONGGENTENG AMBRUK

21.47.00
Share it:




Sukabumi,(MediaTOR Online) - Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Leysus, di daerah Sumatra disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya.
Seperti kejadian yang menimpa rumah Saepuloh Kp.Babakan rt 016/rw 06 Desa Bojonggenteng,  Kec.Bojonggenteng, Kab.Sukabumi, Jawa Barat ambruk dihantam angin puting beliung,tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut akan tetapi kerugian diperkirakan lumayan besar.
Kamis,( 22/01/2020 ).


Istri korban bencana tersebut HL ( 39 ) menerangkan bahwa secara tiba-tiba rumah ambruk karena kena angin puting beliung
" Alhamdulilah gak ada korban jiwa dalam bencana ini dan bantuan berupa mie instan dll sudah saya terima,cuman bantuan dari pemdes setempat dan kecamatan belum ada" tandasnya.

Korban bencana alam yang mengakibatkan ambruknya rumah tersebut mengharapkan bantuan dari pemdes setempat maupun dari pihak terkait akan tetapi sudah ampir dua minggu bantuan belum juga datang ungkapnya.

Kepala Desa Bojonggenteng Yudi Mengungkapkan kepada awak media tentang ambruknya rumah warga tersebut bahkan secara pribadi beliau sudah memberikan bantuan beserta warganya antusias

"Saya secara pribadi sudah memberikan bantuan kepada korban bencana tersebut " tuturnya.

Ketika dikonfermasi ke pihak kecamatan belum ada laporan dari pihak desa terkait bencana alam tersebut.(Reporter: IRS)
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)