Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Tiga Calon Sekda Kota Bogor Menanti Kebijakan Walikota
Bodetabek

Tiga Calon Sekda Kota Bogor Menanti Kebijakan Walikota

11.18.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto Kamis (17/9) menerima tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dari Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  yang akan menggantikan Ade Sarip Hidayat,  yang memasuki masa purna bhakti. 


Tiga nama dengan nilai terbaik itu  diserahkan langsung Ketua Pansel yang juga  Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aba Subagja, didampingi enam anggota pansel lainnya.untuk kemudian diumumkan secara terbuka. 


Tiga nama calon terbaik itu adalah  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Firdaus, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Hanafi dan Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawaty. 


Bima Arya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pansel atas waktu, tenaga dan pikirannya yang  telah menjalankan seluruh prosesnya dengan maksimal. “Semuanya punya kesibukan tapi semua proses dapat  ditempuh dengan maksimal. Saya sangat  mengapresiasi hal itu,” ungkap Bima.


Ia menambahkan,"Dua hal yang patut saya apresiasi. Pertama sebagai bahan referensi bagi kami, untuk memutuskan sosok Sekda yang berkualitas. Kedua sebagai talent scouting.  Walaupun yang dipilih satu, tapi kita punya  calon-calon pemimpin masa depan yang  berpotensi menjadi sekda,  bahkan menjadi walikota,” ucapnya. 


Menanggapi hal  itu Ketua Kelompok Kerja Wartawan ( KKW)  Kota Bogor, Budi Dalemunthe menegaskan "Siapapun Sekda yang akan terpilih,  KKW akan mendukung dan siap  bersinergi,   bekerjasama  membangun Kota Bogor kedepan yang lebih baik.  (Pa Cik)


Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)