Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Aliansi Untuk Keadilan Desa Jaksa Agung Usut Bantuan dan Penggunaan Dana Kormi Sumsel
Hukum

Aliansi Untuk Keadilan Desa Jaksa Agung Usut Bantuan dan Penggunaan Dana Kormi Sumsel

16.48.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Koalisi untuk Keadilan mendesak Jaksa Agung untuk segera mengusut bantuan pihak ketiga dan penggunaan Dana   Kormi Sumsel saat penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi pada 2022 lebih dari enam belas milyar rupiah. Dana itu belum termasuk bantuan Pemprov Sumsel sebesar Rp.16 milyar.

      Umar Yuli Abas salah seorang Aktivis dalam orasinya saat unjuk rasa di Kejaksaan Agung, Rabu, mengungkapkan, saat Penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi pada 2022, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORM) Sumsel mendapat suntikan dana dari PT.Bukit Asam  sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar ),suntukan dana dari Bank Sumselbabel sebesar Rp.4.200.000.000,(Empat milyar dua ratus juta rupiah), suntikan dana dari PT.OKI Pulp and Paper Mils sebesar Rp.1,200.000.000,( Satu milyar dua ratus juta rupiah ),suntikan dari PT.Bank Mandiri sebesar satu milyar, suntikan dana dari PT. Semen Baturaja sebesar seratus juta rupiah, suntikan dana dari PT.Pusri sebesar seratus juta rupiah, suntikan dana dari PT.Kereta Api Persero sebesar seratus juta rupiah, dan dukungan dari pihak lainnya sebesar Rp.92.700.00. Sehingga total dana yang diperoleh Kormi Sumsel sebesar Rp.16.792.700.000, (Enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Dana itu belum termasuk bantuan Pemprov Sumsel sebesar Rp.16 milyar.   

      Pertanyaannya adalah, kata Sukma Hidayat Korlap Aksi, apakah bantuan Pemprop Sumsel tersebut melalui mekanisme proses Penganggaran yang benar. Apakah suntikan dana dari Bank Sumselbabel mendapat persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham, apakah keputusan sepihak dari Direktur Utama. Kemudian, diambil dari Pos mana. Selain itu, suntikan dana dari PT.BA sebesar sepuluh milyar rupiah diambil dari Pos mana. Apakah ada persetujuan Menteri BUMN. Pertanyaan lainnya adalah, apakah penggunaan dana tersebut dilakukan dengan benar oleh Pengurus Kormi Sumsel.

     Sukma menduga terjadi conflic of interest dengan bantuan-bantuan dari BUMN dan BUMD untuk. mensupport anggaran KORMI Sumsel Sukma mengungkapkan, Ketua Kormi Sumsel Hj, Samantha Tivani adalah Putri Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan."Diduga bantuan dari pihak ketiga dan bantuan dari Pemprov Sumsel tidak terlepas intervensi Herman Deru," ujarnya

      Usai unjuk rasa, salah seorang perwakilan pengunjuk rasa, Asmawi,HS diterima Tim Jamintel, kemudian menerima Laporan Pengaduan.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)