Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum GERAK akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Naikan Tembakang
Hukum

GERAK akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa Naikan Tembakang

06.38.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) akan melakukan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan guna mendesak Kejati Sumsel untuk segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Naikan Tembakang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumsel.

     Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi Johansyah Kepada Wartawan, Rabu, mengatakan, tahun 2022 Desa Naikan Tembakang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir menerima Dana Desa sebesar Rp.785.396.000, yang diperuntukkan beberapa program, yang diantaranaya untuk tahap satu, penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pos jaga Covid 19) sebesar Rp.48.100.000.. Namun penggunaan dana diduga tidak sebesar itu. Pembuatan sumur bor pertanian sebesar Rp.82.343.400. Namun, pekerjaannya dipertanyakan dimana letaknya. Diduga fiktif.

     Untuk Tahap kedua, sumur bor pertanian sebesar Rp.157.079.200, yang juga dipertanyakan dimana letaknya. Pekerjaan sumur bor pemukiman sebesar Rp.47.680.000, diduga dikerjakan asal jadi. Begitu juga pelaksanaan tahap ketiga yaitu berupa pekerjaan sumur bor pemukiman sebesar Rp.117.599.800, diduga dikerjakan asal jadi.

    Untuk Tahun 2023, Desa Naikan Tembakang mendapat Pagu Dana Desa sebesar Rp.698.139.000, yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya pembuatan jalan rabat beton sebesar Rp.109.411.700. Diduga pekerjaan fisik tidak sesuai dengan dana yang ada.

     Terkait dengan itu, Jum'at mendatang Gerakan Rakyat Anti Korupsi akan melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi untuk mendesak Kejati Sumsel segera melakukan pengusutan.(rd/

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)