Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Mendesak PJ Gubernur Sumatera Selatan Untuk Melakukan Audit Investigasi Terhadap Penggunaan Anggaran Yang Dilaksanakan Gubernur Sebelumnya
Hukum

SCI Mendesak PJ Gubernur Sumatera Selatan Untuk Melakukan Audit Investigasi Terhadap Penggunaan Anggaran Yang Dilaksanakan Gubernur Sebelumnya

14.57.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Pejabat  Gubernur Sumatera Selatan untuk segera melakukan audit Investigasi terhadap penggunaan Anggaran pada masa jabatan Gubernur Herman Deru.

    Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Rabu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI)  Asmawi, HS mengungkapkan, suatu hal yang mendesak yang perlu dilakukan oleh Pejabat (PJ) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni adalah pertama, segera mengevaluasi para Pejabat di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan. Apakah Pejabat yang menempati Dinas atau Badan cakap dan ahli di bidangnya. Apakah penempatan Pejabat itu ada unsur KKN. Apakah Pejabat itu sedang bermasalah. Bila dianggap tidak cakap dan bermasalah, hendaknya Pejabat Gubernur Sumatera Selatan segera merekomendasikan kepada Mendagri untuk dilakukan pergantian.

    Kedua, lanjut Asmawi, Pejabat Gubernur Sumatera  segera melakukan audit investigasi terhadap penggunaan Anggaran saat Gubernur Sumatera Selatan dijabat Herman Deru. Apakah penggunaan Anggaran dilaksanakan dengan benar. Kemudian, segera melakukan audit terhadap pekerjaan fisik proyek. Apakah dikerjakan sesuai dengan Anggaran dan apakah sesuai dengan  RAB. Siapa kontraktornya. Apakah ada kejanggalan dalam proses tender. Apakah pelaksanaan proyeknya dilakukan dengan benar. Apakah kontraktor atau pelaksana memberikan fee "Ini harus dilakukan audit menyeluruh biar terang benderang dan bila ditemukan ada penyimpangan hendaknya dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum," ujar Asmawi.

    Menurut Asmawi, hal itu penting dilakukan oleh Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, agar Sumatera Selatan memiliki Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan menghindari kebocoran dalam penggunaan Anggaran.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)