Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Desak Kapolres Ogan Ilir Patsuskan Oknum Anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir Yang Diduga Bermasalah
Hukum Dan Kriminal

SCI Desak Kapolres Ogan Ilir Patsuskan Oknum Anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir Yang Diduga Bermasalah

08.41.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) mendesak Kapolres Ogan Ilir segera menempatkan ditempat khusus (Patsus ) oknum Satnarkoba yang diduga melakukan tindakan sewenang wenang.

"Sebaiknya,Kapolres Ogan Ilir segera mempatsuskan Bripka Bar,sebelum saksi pelapor diperikasa Propam," ujar Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ),Asmawi,HS kepada Wartawan,Kamis, mengomentari ramainya pemberitaan oknum anggota Satnarkorba Polres Ogan Ilir yang dilaporkan seorang Ibu Rumah Tangga yang diduga melakukan tindakan sewenang wenang yang mengancam keselamatan anaknya.

Menurut Asmawi,Patsus ( penempatan khusus) sangat diperlukan untuk menghindari tekananan dan intimidasi terhadap pelapor dan korban.

Seperti Berita yang ditayangkan sejumlah Media,Tiga anggota Satresnarkoba Polres Ogan Ilir dilaporkan oleh seorang ibu Rumah Tangga ke Bid Propam Polda Sumatera Selatan,diduga melakukan perbuatan sewenang wenang.

Menurut Ratna Dewi,Warga Desa Pipa Putih,Kecamatan Pemulutan,Ogan Ilir,pada pertengahan April 2025 menitipkan anaknya,Ediariansya anaknya,ke Yayasan Cahaya Putra Tunggal Indralaya,Ogan Ilir untuk di bina dan di rehab karena ketergantungan Narkoba.

Namun,alih alih  anaknya sembuh dari ketergantungan  Narkoby,ternyata Edi pulang ke rumah dalam keadaan berlumpur.Saat ditanya,edi mengaku dikeroyok sejumlah orang,dituduh cepu Polisi.

Menurut Ratna,edi mengaku dijemput oleh Bripka Bar dan dua orang anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir dari Yayasan Cahaya Putra Tunggal di Indralaya,yang kemudian dibawa ke Desa Ibul 1,Kecamatan Pemulutan.Kemudian,Edi dibekali uang seratus dua puluh ribu rupiah untuk membeli Narkoba.Namun apes,barang belum dapet,Edi dikejar sejumlah orang,dituduh cepu Polisi.Sedangkan,Bripka Bar bersama dua orang anggota Satnarkoba Polres Ogan Ilir yang membawa Edi itu menghilang begitu saja.

Tidak terima atas perlakuan tiga orang oknum Satnarkoba Polres Ogan Ilir,kemudian Ratna melapor ke Bid Propam Polda Sumatera selatan dengan Laporan Pengaduan Nomor : 79.DL/IV/2025 tanggal 22 April 2025.

Terlapor diduga telah melakukan perbuatan sewenang wenang dengan wujud perbuatan menjemput anak pelapor,Ediariansya saat masih berada di Yayasan Panti Rehab Yayasan Cahaya Putra Tunggal tanpa izin pelapor kemudian dibuat sebgai informan dan menyuruh untuk membeli Narkoba.

Namun kasusnya dilimpahkan ke Provos Polres Ogan Ilir.Ratnah berharap,Kasus ini benar benar ditindaklanjuti." Bila kasus ini mandek,kami akan melapor ke Kapolri," ujarnya.

Selain melaporkan oknum anggota Satnarkoba,Ratna juga melaporkan pemilik Yayasan cahaya Putra Tunggal,Fbl.

Menurut Ratnah,saat berada di Yayasan,anaknya diperlakukan tidak manusiawi.Badannya diinjak injak.Rambutnya dijambak.Kasusnya tengah ditangani Jatanras Polda Sumsel.(red)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)