Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Di Kota Bogor Obat Golongan G, Dijual Secara Terbuka
Hukum Dan Kriminal

Di Kota Bogor Obat Golongan G, Dijual Secara Terbuka

20.25.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Bukan rahasia lagi, praktek jual beli obat-obatan daftar G ini berkedok sebagai warung kelontong dan berkamuflase seperti layaknya warung pada umumnya. Dan oknum-oknum pedagang tersebut menjual obat ilegal secara terang-terangan demi meraup keuntungan.  Terkesan seakan terjadi pembiaran oleh aparat penegak hukum (,APH) setempat.

Seperti hasil investigasi awak media, terlihat banyak konsumen ataupun pembeli dari kalangan pemuda dan pelajar. Dugaan tindak pidana peredaran obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer di wilayah Jalan Raya Taman Cimanggu RT.02/02 Kp. Parung Jambu, Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023)

Saat dikonfirmasi awak media."Toko ini milik Arul, saya cuma jaga saja. Bentar saya telpon korlapnya," Kata dia di lokasi. 

Lebih lanjut penjaga toko yang enggan dipublikasikan jati dirinya, merespon awal media. "Ini pak, penanggungjawabnya. Ada apa ya. Saya Zidan jangan ganggu saya, siapa yang kirim kalian," ujarnya dengan nada emosi kepada awak media. 

"Kalian mau apa pun, silahkan. Ya, mau dimuat  mau gimana pun silahkan. Cuman hati-hati aja ya," imbuhnya mengancam awak media.

Hal ini sangat miris APH harus segera menyikapi ini dengan serius. Karena disadari kehadiran fenomena ini sangat mengkhawatirkan akan merusak mental masyarakat. Khusunya kawula muda, jangan sampai publik beropini adanya pembiaran dari APH. 

"Berbicara kaitan dengan hukum jelas ini melanggar Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 197 itu menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)," ujar Tri Turawan SH, praktisi hukum kepada MediaTOR Online, di ruang kerjanya baru-baru ini, menanggapi maraknya perdagangan obat-obat terlarang di kawasan Kota Bogor.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)