Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Lingkungan Hidup SCI Akan Laporkan Penggunaan Alat Berat Yang Diduga Milik Dinas Pertanian Banyuasin Babat Hutan Lindung ke Kejati Sumsel
Lingkungan Hidup

SCI Akan Laporkan Penggunaan Alat Berat Yang Diduga Milik Dinas Pertanian Banyuasin Babat Hutan Lindung ke Kejati Sumsel

11.55.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) akan melaporkan dugaan penggunaan alat berat berupa eksapator milik Dinas Pertanian Banyuasin membabat Hutan Lindung Bakau di Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin.

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Rabu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi,HS mengungkapan, Tim Dinas Kehutanan Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu berhasil mengamankan sebuah eksapator yang diduga milik Dinas Pertanian Banyuasin yang dipergunakan membabat hutan Lindung di Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Operasi yang dilakukan Tim Dinas Kehutanan Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut Laporan Society Corruption Investigation ( SCI ) terkait maraknya pembabatan hutan lindung Mangrove di Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin.

Asmawi mempertanyakan, Kenapa alat berupa eksapator milik Dinas Pertanian Banyuasin sampai jatuh ketangan kelompok perambah. Apakah alat itu disewakan atau dipinjampakaikan. Bila itu dipinjampakaikan berapa dana yang dikeluarkan untuk itu."Ini perlu dilakukan pengusutan," ujar Asmawi seraya menambahkan pihaknya akan melakukan aksi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Seperti berita yang ditayangkan MediaTOR Online, penelusuran tim Wartawan MediaTOR dan SCI di Desa Gilirang, Kecamatan Muara Sugihan, Banyuasin beberapa waktu yang lalu, ratusan Hektar Hutan Bakau di babat dijadikan lahan pertanian, perkebunan dan tambak.

Saat ini, pembabatan hutan Mangrove itu terus berlangsung dengan menggunakan alat berat. Sebuah sumber mengungkapkan, kelompok pembabat hutan itu diduga dikoordinir ambo Atk. Kemompok ini,kata sumber tadi,tak tersentuh Hukum.

Sementara itu, sejumlah Aktivis  Lingkungan Hidup berharap, Aparat Penegak Hukum tidak hanya mengamankan alat berat yang digunakan untuk membabat hutan lindung tersebut tapi memproses secara hukum pelakunya.(rd )

Tags: Lingkungan Hidup
Share it:

Lingkungan Hidup

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)