Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Perbaikan “MINOR” RJ Babakanjaya-Bojonglongok Tidak “MAKSIMAL” UPT Wil.III Cicurug beri “TEGURAN”
Daerah

Perbaikan “MINOR” RJ Babakanjaya-Bojonglongok Tidak “MAKSIMAL” UPT Wil.III Cicurug beri “TEGURAN”

01.09.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - CV. Purnama Karyatama kontraktor pelaksana melakukan  perbaikan pekerjaan minor proyek RJ Babakanjaya – Bojonglongok, Kecamatan Parungkuda. Informasi ini dikemas awak media dikarenakan dugaan pekerjaan  galian saluran air atau lereng untuk pemeliharaan dengan volume  52,82 m3 diduga belum dilaksanakan kontraktor. Informasi  pelaksanaan pekerjan minor ini disampaikan  Kepala UPT Wilayah III Cicurug Asep Saepuloh, Selasa, (12/5/2026), melalui pesan whatsApps (WA). Perihal pekerjaan kurang (minor-red) CV. Purnama Karyatama. “Sudah ada pelaksanaan Pak ... Maaf barusan nembe   leres rapat sama wabup...(barusan beres benar rapat sama wabup...) bunyi pesan Asep Saepuloh. 

Ketika disambangi,  dilapangan pekerjaan minor itu hanya pemangkasan rumput disisi jalan. Sedang perbaikan kerusakan aspal yang bolong mengelupas akibat rendahnya mutu aspal belum sama sekali dilakukan perbaikan.  Demikian pula untuk pekerjaan galian pada saluran air atau lereng untuk pemeliharaan dengan volume 52,82 m3.

Menurut JJ (62) petugas parkir perbelanjaan Indomart, tidak ada aktivitas  pengaspalan, “dari pagi sampai sekarang  ngak ada yang aspal,” katanya.

Belum diketahui kendala apa kontraktor hanya melakukan pekerjaan minor berupa pemotongan rumput disisi jalan. Sementara jalan berlubang akibat pelaksanaan dibawah mutu standar dibiarkan.

Menurut Deny Pengawas teknis kegiatan menyampaikan, akan terus memantau dan menegur pelaksana untuk segera melakukan upaya perbaikan dan masih ada masa pemeliharaan. “saat ini kontraktor melakukan pekerjaan minor pemeliharaan pemotongan rumput, minornya minus tiga juta. Untuk perbaikan aspal nanti kita akan tegur, karena ada masa pemeliharaan. Terus kita kawal.” ujarnya.

Meski begitu beberapa sumber berharap proses administrasi penagihan perusahaan dilakukan setelah di lapangan pekerjaan benar benar rapi. “berkas tagihan hendaknya jangan diproses, menunggu pekerjaan di lapang rapi, karena kalau sudah tagihan masuk ke rekening kontraktor dikuatirkan kerusakan tidak akan diperbaiki, bahkan bias dibiarkan begitu saja,” kata Dadang (52).

Kepala UPT Wil.III Cicurug  memberikan keterangan tambahannya melalui pesen WA “Maaf... Saya udah rapat ke lapangan...karena  ingin menginformasikan ke pak Hasibuan, pengawas kirim photo langsung dishare ke bapak..., Terimakasih infonya  berarti rekanan baru babad ajah belum galian minor drainase.” Katanya. 

Menurut JJ dan Dadang, pihaknya akan memantau terus proses perbaikan minor pekerjaan RJ Babakanjaya – Bojonglongok, Kecamatan Parungkuda, dan akan memberikan informasi kepada awakmedia, “ saya pantau, nanti kami informasikan ke bapak.” Diakhir keterangannya. (Hendri H/Aep/T)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)