Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Buka Launching Diskusi Politik
Bodetabek

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Buka Launching Diskusi Politik

20.41.00
Share it:



Bogor(MediaTOR Online) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto beserta jajaran DPRD, menyampaikan dukungan penuh terhadap Giat Diskusi Politik yang di perakarsai oleh  wartawan khususnya yang ada dibawah naungan kelompok kerja wartawan kabupaten bogor, ( 18/3/22 )di ruang Aula DPRD Kab Bogor.

kami mendukung penuh acara ini dan tentunya diskusi politik jangan selalu di artikan Politik Praktis , ini merupakan acara yang bagus dan  bertujuan untuk pembangunan serta kemajuan masyarakat kabupaten bogor “ Kata Rudy.


Menurut Rudy selama ini pihak Dewan selalu mendorong pihak pemda untuk membuat rancangan Peraturan daerah namun hingga kini Rancangan Perda tersebut tak kunjung ada . Meski Demikian sebagai DPRD yang memiliki tiga pungsi yakni sebagai Legislasi, Pengawasan dan Bazeting , dari ketiga fungsi tersebut pihak Dewan telah mengklem telah di laksanakn tambahnya.

Menanggapi beberapa pertanyaan tentang lemahnya pengawasan dari Legislatif selama ini pihaknya menjelaskan hal tersebut tidak benar sebab selama ini setiap ada masalah pihaknya selalu memberikan respon dengan Cepat dan pada dasarnya pihak Ekskutiflah yang menjadi ekskutornya alias penentu segala hal “ saya sampaikan saat perubahan Undang Undang 17 tahun 2014 tentang wewenang tugas MPR, DPR,DPRD, dan DPD atau yang biasa di sebut UU Md3, dan resmi di sahkan pada 12 Desember 2018, tentu pihaknya memiliki keterbatasan sesuai dengan aturan yang ada, tutupnya.

Sementara Launching Diskusi Politik yang menjadi Program Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Bogor selain diresmikian langsung oleh Ketua DPRD Rudy Susmanto, juga di Hadiri oleh Wakil Ketua I DPRD KH Agus Salim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik ( KESBANGPOL ) kabupaten Bogor Drs.Bambang Widodo Tawekkal, M.Si , serta puluhan Wartawan Anggota Pokja wartawan kabupaten Bogor .

Kepala Badan Kesbangpol Bambang W Tawekkal dalam sambutannya mengatakan pihak Pemerintah kabupaten Bogor sangat mendukung dengan diadakannya kegiatan seperti ini, karena wadah ini akan menjadi ajang buat pihak terkait untuk menyampaikan Aspirasi nya untuk ikut membantu perkembangan pembangunan kabupaten khususnya.

Pihaknya sepakat dengan DPRD bahwa Diskusi Politik tidak selalu dikaitkan dengan Pemilu atau politik prakstis melainkan bagaiman cara kita menyatukan Misi untuk kemajuan kabupaten Bogor yang kita cintai ini, ungkapnya.

Sementara ketua Pokja wartawan Kabupaten Bogor EM Liswandi mengatakan terimakasih kepada semua pihak khususnya DPRD kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor yang telah mendukung acara ini sehingga kedepan acara ini akan selalu berjalan dan tentu akan bermanfaat oleh semua pihak.(Zay)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)