Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan KADISDIK KOTA BOGOR BAGIKAN RIBUAN KUOTA GRATIS
Pendidikan

KADISDIK KOTA BOGOR BAGIKAN RIBUAN KUOTA GRATIS

10.45.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor,  Fachrudin, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar, Maman Suherman beserta beberapa Kepala Sekolah,  di SD Negeri  Muarasari 1, 2 dan 3. Kecamatan Bogor Selatan Jumat (4/9) membagikan ribuan kartu perdana gratis berisi kuota 10GB bagi  siswa baik SD maupun SMP se Kota Bogor  


 


Menurut Fachrudin  “Dinas Pendidikan Kota Bogor,  bekerjasama dengan Telkomsel dan Indosat sebagai provider seluler, telah memberikan kartu perdana gratis beserta dengan kuotanya  berisi 10GB yang diperuntukkan bagi para siswa dan para guru  se Kota Bogor,   guna menunjang kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam situasi pandemi corona seperti sekarang ini,” ungkap Fahrudin yang akrab di sapa Fachmi ini.


 


 “Saya berharap,  dengan diberikannya kartu perdana beserta isi kuotanya ini, para siswa  maupun para guru tidak akan lagi mengeluh dengan alasan tidak  punya kuota, kuota sudah diberikan dengan  kartunya gratis,  sehingga proses pembelajaran jarak jauh ini akan berlangsung dengan lancar” ujarnya.


 


Fahmi lebih tegas menjelaskan “Kartu ini diberikan khusus untuk membuka link atau laman pembelajaran saja, tidak bisa untuk membuka link lain apalagi untuk tiktokkan  yang tidak ada relevansinya dengan pembelajaran”jelas Fahmi.


 


Menyikapi hal tersebut, Kepala SD Negeri Papandayan Kota Bogor Hamzen menyambut baik pembagian kartu perdana gratis beserta isi kuotanya, “Langkah sangat bagus dalam mengatasi permasalahan pendidikan program Pembelajaran Jarak Jauh ini, khususnya bagi para siswa maupun guru yang sering beralasan tidak ada kuota, kami para Kepala Sekolah  tinggal  mengevaluasi saja sampai sejauhmana para guru berinteraksi memberikan pembelajatan terhadap para siswanya” ucap Hamzen. (Pa cik)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)