Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Proyek PAMSIMAS Desa Karangmukti Disambut Baik Warga
Daerah

Proyek PAMSIMAS Desa Karangmukti Disambut Baik Warga

16.07.00
Share it:

Purwakarta,(MediaTOR Online) - Guna wujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berbagai program pembangunan  dilakukan oleh Pemerintah. Diantaranya, proyek pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat  (PAMSIMAS).

Program ini bertujuan untuk membuat akses akan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Progam ini telah berlangsung semenjak Tahun 2008 dengan bantuan Bank Dunia. 

Sementara mengenai pelaksanaannya dikerjakan oleh masyarakat setempat yang disebut dengan swakelola melalui kepanitiaan Kelompok Swadaya Masyarakat  (KSM).

Salah satu contoh yang saat ini sedang berlangsung, proyek  PAMSIMAS Desa Karangmukti, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saat MediaTOR berkunjung ke lokasi, beberapa warga setempat ketika diwawancarai mengenai program tersebut mengaku sangat senang.

Yusuf mengatakan, kami sebagai warga disini menyambut baik atas upaya pemerintah untuk membuka akses melalui program ini. Namun sebaik apapun program tidak akan berlangsung lama tanpa dukungan masyarakat. Untuk itu nantinya mari kita bersama-sama memelihara dan menjaga PAMSIMAS  ini,"pintanya.

Pada saat yang bersamaan, Acin Ketua KSM PAMSIMAS desa tersebut, perihal pelaksanaan tersebut mengatakan, saya yang diamanahkan  sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota lainnya sudah ada acuan yaitu Juklak dan Juknis serta RAB yang telah di tentukan oleh Pemerintah dan sebagai KSM kita berkewajiban melaksanakan amanah ini dengan baik. Apalagi ini bukan untuk siapa-siapa, buat kita sendiri juga,"tegasnya.

Arief Danu Koswara SP, Pejabat sementara  (PJS ) Kepala desa (Kades) yang bersangkutan saat berbincang-bincang dengan MediaTOR mengatakan, saya sebagai PJS yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS), wajib menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita ini kan' pelayan masyarakat. Jadi kita selalu berupaya memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,"ujarnya.

Mengenai pelaksanaan PAMSIMAS, sudah ada apa. Kades berkewajiban mengawasi agar program tersebut berjalan dengan baik.  Sudah ada KSM yang ditugaskan, jadi saya berharap mereka menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya.

(Reporter Liputan: Ependy&Taslìm)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)