Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Tiga Oknum LSM Peras Kades Ditangkap Polisi
Hukum Dan Kriminal

Tiga Oknum LSM Peras Kades Ditangkap Polisi

18.32.00
Share it:
Kotabumi,(MediaTOR Online) - Merasa takut akan dilaporkan ke polisi karena menurutnya terdapat temuan dugaan korupsi penggunaan dana Desa dan Bumdes, tiga oknum anggota sebuah LSM ( GALAKSI ) Gabungan lembaga Anti Korupsi di Lampung Utara masing masing SWN (35) warga dsn II Nyapah Kecamatan Sungka Jaya, JP (39) Desa Ketapang Kec Sungkai Selatan dan AH (34) Warga Desa Ketapang Kec Sungkai Selatan, ditangkap Tim Reskrim Polsek Abung Barat, lantaran diduga kuat telah melakukan pemerasan kepada Kades Kamplas inisial SHM dengan barang bukti uang yang ditemukan Rp 3 juta, Kamis,(24/12/2020).

Kapolres Lampung Utara AKBP Bambang Yudho.M SIK, MSi melalui Kapolsek Abung Barat Iptu Ono Karyono SH.MH membenarkan telah melakukan penangkapan tiga oknum LSM tersebut di dua lokasi Yang berbeda , desa Kamplas dan desa Madukoro pada Selasa 22/12/2020 pukul 16.30 wib

Iptu Ono mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya pemerasan kepada Kades Kamplas (SHM) yang dilakukan oleh tiga oknum LSM tersebut.

Lanjut Ono” awalnya Terduga JP pada hari Senin 21/12/3020 sekira pukul 09.00 wib menghubungi korban SHM via Hand phone meminta untuk menemuinya di kantor terduga JP yang berada di desa madukoro Kec Kotabumi Utara kabupaten lampung utara, dengan alasan ada temuan dugaan korupsi dana desa dan Bumdes Desa Kamplas, permintaan tersebut di penuhi oleh korban dengan mendatangi kantor JP yang saat itu ada terduga AH dan SWN

Terhadap korban dijelaskan oleh JP tentang adanya temuan dugaan korupsi dana desa tahun 2020 dan kegiatan Bumdes tahun 2018 dan
Ke tiga oknum tersebut mengancam bahwa temuan akan dilaporkan ke unit Tipikor Polres Lampung Utara sambil menunjukan laporan yang telah di buat tertanggal 16 Desember 2020.

Selanjutnya pelaku JP meminta uang Rp 20 JT kepada korban, jika tidak mau akan di laporkan, karena merasa takut korban meminta keringanan dan menyanggupi uang sebesar Rp 5 jt, namun terduga AH meminta korban untuk menambah Rp 2 jt sehingga total di sepakati Rp 7 jt dan akan di serahkan esok harinya, Selasa 22/12/2020.

Hari Selasa pukul 09.00 wib JP menyuruh SWN untuk mengambil uang di rumah korban di desa Kamplas, setibanya di rumah korban ternyata baru ada uang sebesar Rp 3 Jt dan sisanya akan di transfer ke rekening JP, Tim Polsek yang sudah mengetahui hal itu lansung menangkap pelaku SWN dan hasil interogasi awal di TKP, diketahui bahwa masih ada pelaku lain JP dan AH yang diterangkan berada di warung Tegal di desa Madukoro

Tanpa membuang waktu Tim lansung bergerak dan berhasil menangkap terduga JP dan AH serta membawanya ke Polsek Abung Barat berikut barang bukti berupa uang sejumlah Rp 3Jt, 3 kartu keanggotaan LSM/ID card masing-masing. Lembar surat temuan yang di tujukan ke Kapolres Lampung Utara cq Kanit Tipikor, Surat Konfirmasi Kades Kamplas, satu unit HP android merk Oppo warna silver, satu unit HP merk Nokia warna biru dan satu unit HP redmi 09 warna hitam.

Saat ini ke tiga terduga pelaku sudah di amankan guna di lakukan proses hukum, terhadap mereka dapat di jerat melanggar pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan, ” Tegas Kapolsek Abung Barat.(Irfan SE)
Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)