Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Di Diknas Sumatera Selatan ke Kejaksaan Agung
Hukum Dan Kriminal

SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Di Diknas Sumatera Selatan ke Kejaksaan Agung

16.57.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI), Selasa mendatang akan melaporkan dugaan penyimpangan di Dinas Pendidikan Sumatera Selatan ke Kejaksaan Agung.

      Kepada Wartawan di Jakarta, Minggu, Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) mengungkapkan, dugaan penyimpangan di Diknas Sumatera Selatan sangat kronis. Namun,tidak pernah tersentuh hukum.

     Menurut Asmawi, dugaan penyimpangan yang akan dilaporkan itu diantaranya proyek di beberapa SMK di beberapa Kabupaten/kota penerima Alokasi Dana Khusus (DAK) fisik reguler Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan gedung lainnya lengkap dengan perabotannya."Kami memiliki data detail bentuk penyimpangan di semua SMK,' ujar Asmawi.

      Bentuk penyimpangan lainnya, lanjut Asmawi, dugaan pungli saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2023/2024. Dugaan penyimpangan beberapa proyek/program di Diknas Sumsel Tahun Anggaran 2022. Dugaan Pembangunan Gedung Akademi Komunitas Negara (AKN) yang mangkrak dengan nilai sebesar Rp.5 Milyar, yang diduga melibatkan mantan Kadisdik Kabupaten Lahat yang saat ini Plt Kadiknas Sumsel.

    Selain itu, dugaan penyimpangan proyek tahun Anggaran 2022 yang diduga banyak penyimpangan."Kami uraikan semua bentuk penyimpangan," ujarnya.(rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)