Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Menelisik Bangku Bobrok Dinas Pendidikan Kota Bekasi
Hukum Dan Kriminal

Menelisik Bangku Bobrok Dinas Pendidikan Kota Bekasi

10.10.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Praktik transaksi jual beli bangku sekolah ternyata masih terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun ajaran 2024 di Kota Bekasi. Bahkan menurut investigasi, para oknum meminta net jutaan rupiah kepada orang tua calon siswa. Sejumlah pihak mendesak penegak hukum bisa melakukan tindakan tegas dengan menangkap dan memproses para pelaku transaksi gelap PPDB tersebut.

Terungkapnya praktik jual beli bangku sekolah baru-baru ini diungkap Tim "Siasat Kota".  Berdasarkan temuan di SMPN 2, 16, 41, 50, ada oknum berinisial A, dan TU secara terang-terangan menawarkan sekolah negeri ke sejumlah orangtua calon siswa/i yang anaknya gagal masuk ke sekolah negeri jenjang SMP.

Bahkan A  dengan jelas meminta imbalan di muka sebagai bukti komitmen antara dirinya dengan orangtua calon siswa yang ingin masuk SMP negeri.

Menariknya, A sehari-harinya berprofesi sebagai salah seorang staf SDN di Kota Bekasi. Sehingga Tim Siasat Kota menduga A merupakan kaki tangan sejumlah oknum. Ia tidak bekerja sendirian, melainkan bergerak atas dasar perintah.

Menurut Ipong,  Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan LSM BPPK RI Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pencegahan Pemberantasan Korupsi (LSM BPPK RI)  yang juga Ketua Aliansi Pelajar Jakarta dan Jawa (ALPI) 1998, sayap kiri Forum Bersama (Forbes) semua yang menimbulkan kegaduhan dalam penerimaan siswa offline itu kejahatan struktur yang diamiin bersama karena keakraban dan tekanan. 

Menurut Ipong, siswa yg sudah kalah dalam kompetisi PPDB Kota Bekasi tiba-tiba sudah masuk dalam  pembelajaran di sekolah SMPN, ini kejahatan ITE Pasal 35, berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Lanjut Ipong, kenapa bisa dikenakan pasal ITE karena terinput data siswa/i buka mengunakan mesin tik jadul.

Ipong meminta Plh Kadisdik Warsim Suryana,  dan  Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad segera bertindak tegas, untuk segera membatalkan nama nama siswa/i  sudah terinput secara ilegal di SMP Negeri Kota Bekasi karena itu solusi yang tepat.(IP6). BERSAMBUNG....



Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)