Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Bukber BPN Kabupaten Bekasi Bersama PWI Bekasi Pererat Ukhuwah Islamiyah
Bodetabek

Bukber BPN Kabupaten Bekasi Bersama PWI Bekasi Pererat Ukhuwah Islamiyah

21.12.00
Share it:
Cikarang,(MediaTOR Online) - Buka bersama dan santunan anak yatim yang diselenggarakan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cabang Kabupaten Bekasi bersama Pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi, Selasa (7/7/2015) lalu,  sebagai ajang silaturahim dan pererat ukhuwah islamiyah. Bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, sebagai moment yang tepat dalam menjalin hubungan harmonis antara insan pers dengan instansi pemerintah.
Demikian disampaikan Kepala BPN Cab.Kabupaten Bekasi,  Andi Dirwan Dachri kepada Koranmediator.com. Dikatakan Dirwan, acara buka bersama ini diharapkan mampu memotivasi kita untuk selalu  instropeksi diri. “Ramadhan kali ini mari kita tingkatkan silaturahim kita dan menjadi penyemangat bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan,” tuturnya.
Dirwan berharap dengan kita selalu berbuat kebaikan  mampu meningkatkan etos kerja. Untuk itu melalui program kerjanya BPN Kab Bekasi berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat  perihal pengurusan tanah. Seperti program   Ramadhan  ini menggelar PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) di masjid usai pelaksanaan salat tarawih dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita).
 Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Andi Dirwan mengatakan, pada bulan ini ada sekira 20 masjid yang akan disambangi untuk pelayanan jemput bola. “Percaloan kita potong mata rantai dengan giat ini.  Masyarakat bisa konsultasi juga selain mensertifikasi tanah. Ini adalah kemudahan yan

g diberikan Kementrian Agraria dan tata Ruang.,” ungkap Dirwan.
Sementara Ketua PWI Bekasi, Aidil Yan Matondang mengatakan acara bukber Ramadhan kali ini sebagai perwujudan profesional PWI dalam rangka menjalin silaturahim dan komunikasi yang baik antara instansi pemerintah.
“Komunikasi perlu dijalin sebagai mitra kerja pemerintah, namun PWI tetap konsisten sebagai lembaga informasi dan kontrol sosial. Saya pun berharap acara ini memberikan sinergi bagi kita untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah antar sesama,” kata Aidil.
Acara Bukber yang berlokasi di Masjid At Taqwa Kantor BPN Kabupaten Bekasi dihadiri oleh seluruh pejabat dan karyawan BPN Kabupaten Bekasi dan seluruh pengurus PWI Bekasi serta puluhan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Bekasi.
Ustadz Munir selaku penceramah pun berpesan agar berkah Ramadhan kali ini jangan sampai terlewatkan oleh kita untuk menambah pundi – pundi amal kebajikan,   semasih kita diberikan umur panjang. “Sebagai jurnalispun harus memberikan informasi yang benar dan melakukan kroscek terlebih dahulu informasi yang kita terima, karena dalam Al quran pun Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan itu,” kata Ustadz Munir menutup ceramahnya. (SF)



Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)