Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kasi Intel: Program Jaksa Sahabat Guru Tak Berlanjut, Benarkah?
Hukum

Kasi Intel: Program Jaksa Sahabat Guru Tak Berlanjut, Benarkah?

12.46.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) -  Program Jaksa Sahabat Guru yang digagas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Raja Nafrizal, pada 23 Oktober 2018 lalu. Hingga penandatanganan Memori of Understanding (MoU) dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Dinas Pendidikan Jabar dan PGRI Jawa barat. Ternyata tak  berlanjut hingga 2020.

Pengembangan hubungan sinergis berupa bantuan dalam mengelola keuangan dana BOS, diluncurkan di kantor Kejaksaan Tinggi Jabar, Bandung, Selasa, (23/10/2018) lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Cakra Yudha Hadi Wibowo mengatakan tidak menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) dalam menjalankan program Jaksa Sahabat Guru (JSG) di tahun ini.

"Sejak awal 2020, kejaksaan tidak menjalankan JSG serta tak ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Disdik Kota  Bogor terkait program tersebut," ujar Cakra Yudha Hadi Wibowo kepada wartawan, baru baru ini.

Sementara.Itu Tempat terpisah pihak Dinas Pendidikan menggatakan bahwa ada MoU antara Kejaksaan Yudi dengan  Dinas Pendidikan Pahrudin dan ketahui Ketua Persatuan Guru Repoblik Indonesia (PGRI) Basuki Kota Bogor tahun 2018.

Cakra mengaku bahwa itu dia menggatakan tidak  tahu menahu terkait adanya program JSG yang diduga mewajibkan setiap sekolah untuk membeli spanduk seharga Rp300  hingga Rp500 ribu per lembar.

"Nggak ada program itu sejak awal 2020. Kami nggak tahu menahu soal itu," kata Cakra.

Menurut Cakra besar kemungkinan, program JSG dilaksanakan sebelum tahun 2020. Selain itu, langkah yang dilakukan dalam membonglar kasus dugaan korupsi penyelewengan dana BOS, tidak terkait dengan JSG.

Dalam perkara dana  BOS saat ini sedang ditangani kejaksaan tak ada kaitannya dengan JSG," katanya. (Pa. Cik)
Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)