Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Pembangunan Balai RW 01 Desa Ciwangi Disambut Baik Masyarakat
Daerah

Pembangunan Balai RW 01 Desa Ciwangi Disambut Baik Masyarakat

19.04.00
Share it:


Purwakarta,(MediaTOR Online) -Guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah melalui Pemberian Dana Bantuan. Seperti halnya yang saat ini sedang berlangsung, Bantuan Provinsi Jawa Barat ke setiap desa di wilayah Pemprov Jawa Barat dengan jumlah anggaran 130 juta/Desa.


Mengenai pengalokasiannya, sesuai Musyawarah Desa (Musdes) apa yang di kehendaki dan di putuskan di Musdes tersebut.


Sementara dalam pelaksanaan program pembangunan dilakukan oleh Tim pelaksana kegiatan  (TPK) bersama masyarakat setempat dengan berbentuk swakelola yaitu dikerjakan langsung oleh masyarakat tidak boleh di pihak ke tigakan. 


Salah satu contoh, proyek pembangunan Balai Rw 01, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.


Julian warga desa tersebut, saat berbincang-bincang dengan MediaTOR  menyikapi pembangunan Balai RW 01 tersebut. Mengaku sangat mendukung dengan alasan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti halnya kalau ada pertemuan-pertemuan warga. Apalagi ni luasnya sudah lumayan mencukupi dengan panjang 12 m x 9 m lebar dengan 3,5 m tingginya. Jadi saya sebagai warga menyambut baik atas pembangunan Balai ini, sekaligus mengapresiasi kinerja aparat desa, tutur Julian.


Sementara Wiwin P, pejabat sementara( PJS) kepala desa  (Kades) tersebut, saat berbincang-bincang dengan MediaTOR, mengatakan,  saya sebagai Kades hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.


Agar benar-benar dikerjakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Untuk itu dalam pelaksanaannya sudah kita tugaskan Kasie Kesos sebagai TPK dan bekerja sama dengan masyarakat dan selama pekerjaan berlangsung, sebagai Kades, saya sangat bangga atas dukungan dan partisipasi masyarakat disini,Harapan Saya sebagai PJS yang hanya terbatas masa jabatan. Dimana nantinya sesudah pemilihan Kades otomatis kita PJS akan kembali lagi ke instansinya masing-masing. Untuk itu harapan saya kepada warga agar bersama-sama merawat dan memelihara Balai ini, pintanya."


Hal senada, Kasie Kesos mengatakan, Dengan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Kita berharap rasa memiliki atas Balai ini akan lebih baik lagi dan manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, ucapnya.(Reporter liputan  Taslim)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)