Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Enam Kecamatan di Bogor Penyumbang Kasus Terbanyak Covid 19
Bodetabek

Enam Kecamatan di Bogor Penyumbang Kasus Terbanyak Covid 19

08.57.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Sebanyak 6 Kecamatan di Kab Bogor peyebaran Covid-19 paling tinggi diantarannya, Bojonggede, Gunung Putri, Cileungsi, Cibinong, Sukaraja dan Jonggol.


Menurut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan,  bukan berarti Kecamatan lain tidak di prioritaskan dalam penanganan Covid-Cibinong19, hanya saja ke 6 Kecamatan itulah penyumbang kasus terbanyak dan  aktifitas kegiatannya berdekatan dengan daerah perbatasan Bodebek.


“Kita ada prioritas memang, beberapa penyumbang positif terbanyak ada di 6 Kecamatan, makanya kita akan prioritaskan,”.Kata Wabup saat meninjau operasi masker di Jalan Raya Jakarta-Bogor simpang CCM, Selasa (15/9/2020).


Iwan Setiawan menjelaskan, Pemkab Bogor di berikan target oleh Pemprov Jabar untuk menekan angka penyebaran Covid-19 sampai berada di zona oranye atau hijau.


Masih menurut Iwan Setiawan, Pemkab Bogor tetap menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai peraturan Bupati Bogor (Perbup).


“Di Kab Bogor sejalan dengan Perbup PSBB pada tanggal 10 September, dan kedepannya akan rutin menggelar operasi memakai masker dengan sanksi operasi yustisi,” kata Wabup.


Lanju Wabup, pemberlakuan sanksi itu  sesuai dengan Perbup No 60 Tahun 2020 tentang PSBB pra-AKB.


“.Kita akan mengadakan operasi gabungan memakai masker yang bernama operasi Yustisi, bersama polres dan lainnya di 40 Kecamatan selama dua Minggu kedepan, nanti kita akan lihat dan evaluasi,”.Kata Wabup. ( Zay )

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)