Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Oknum Wartawan dan Staf Kominfotik LT 7 Gedung A Walikota Jakbar Menguasai Kunci Ruangan Balai Wartawan ada apa.?

Oknum Wartawan dan Staf Kominfotik LT 7 Gedung A Walikota Jakbar Menguasai Kunci Ruangan Balai Wartawan ada apa.?

17.01.00
Share it:


Jakarta,(MediaTOR Online) - Balai Wartawan yang berada di Lantai 7 Gedung A Kantor Walikota Jakarta Barat kini dikuasai oknum wartawan yang mengaku wartawan harian dan staf Sudin Kominfotik Jakbar.


Saking nafsunya “menguasai” Balai Wartawan itu, kunci pada pintu balaipun turut dikuasai. Akibatnya, banyak rekan- rekan wartawan yang ingin singgah ke Balai Wartawan akhirnya harus balik kanan, Senin (28/9).


Para wartawan yang ingin singgah itu juga berusaha mempertanyakan siapa yang memegang kunci balai wartawan. Mereka pun mempertanyakannya ke Sudin Kominfotik Jakbar dan Bagian Umum Jakbar. Namun, jawaban yang diterima dari para wartawan itu bahwa kunci ada di pengurus balai wartawan


Staf Kominfo Jakbar, Edy, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/9), mengatakan bahwa kunci balai ada di tangan Aji-staf kominfotik, yang kesehariannya berkantor di Balai Wartawan lantai 7.


“Ada kunci sama Aji, karena Aji tugas di lantai 7,” kata Edy kepada teman-teman wartawan yang datang ke Kominfo untuk menanyakan keberadaan kunci.


Ditambahkan Edy, biasanya kunci balai wartawan dipegang Aji.


saat dikonfirmasi wartawan kepada Aji, Senin (28/09/2020), mengatakan, “Maaf saya lagi WFH, soal kunci balai bukan kewenangan saya, itu yang pegang pengurus balai, coba tanyakan ke Iman/Bocor.”


Para wartawan yang tidak bisa singgah ke Balai Wartawan lantai 7 itupun mendesak kepada Walikota Jakarta Barat dan Kasudin Kominfotik untuk menindak tegas oknum yang menguasai kunci balai wartawan.


“Siapa si Bocor itu? Dari Media apa dia? Dan mengaku sebagai Ketua Balai, kapan dilantik dan masa jabatannya? Jangan ‘songong’ lah…sama2 wartawan kok sok berkuasa…Dan si Aji itu apa maksudnya pegang kunci balai? Dia kan honorer Kominfotik, digaji pakai APBD, kok kuasai kunci? Mau intervensi ?” ujar Harris, salah satu wartawan yang bertugas di Pemko Jakbar.


Kasudin Kominfotik Jakbar, Christian, saat diberitahukan terkait balai wartawan yang dikunci, dirinya hanya diam tidak menjawab.


Sementara beberapa wartawan yang konfirmasi kepada Iman alias Bocor terkait balai wartawan yang dikunci, dijanjikan untuk datang ke Balai Wartawan pada pukul 10.00 Wib. Namun hingga setengah jam berlalu, oknum yang mengaku “penguasa” balai itu tak kunjung datang.(Wwn)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)