Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Pamsimas Desa PasirAngin Dikerjakan Sesuai RAB
Daerah

Pamsimas Desa PasirAngin Dikerjakan Sesuai RAB

12.35.00
Share it:



Purwakarta,(MediaTOR Online) - Keterbatasan sarana dan prasarana akan air bersih di desa dan di perkotaan. Dimana  masyarakat yang tinggal di pedesaan sering merasa di tinggalkan oleh pemerintah. Padahal  sesuai amanah konstitusi, semua warga negara punya hak yang sama dalam hal pembangunan. 


Atas amanah tersebut dari tahun 2008, pemerintah secara berkelanjutan terus menerus meningkatkan Program Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).


Pelaksanaannya diswakelolakan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengacu pada Juklak, Juknis  dan RAB yang telah ditentukan. 


Seperti halnya Proyek PAMSIMAS Desa Pasir Angin,  Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang berlangsung. 

H. Nana Rohana. ketua KSM, saat berbincang-bincang dengan MediaTOR mengatakan, kami sebagai warga disini sangat senang dengan adanya program ini. Untuk itu kita bersama-sama masyarakat bersatu untuk mewujudkannya sesuai dengan amanah. "Ini kan' buat warga kita," ucapnya.


Pada saat yang bersamaan, Usman salah satu warga setempat mengapresiasi kinerja aparat desa dengan alasan, dengan segala keterbatasan yang ada dari sekian desa yang ada di Kecamatan Darangdan ini kita bisa dapat program ini," ucapnya.

Sementara itu, Komarudin Syam, Kades Pasirangin yang bersangkutan, ditengah kesibukannya menjelaskan, sebagai Kades punya kewajiban untuk mensukseskan segala program pembangunan yang masuk ke desa ini. Baik itu yang langsung maupun melalui kelompok masyarakat. Seperti halnya Proyek PAMSIMAS, saya minta agar dikerjakan sesuai RAB," tegasnya, Reporter Liputan  Efendy .Taslim.

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)