Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kejati Jabar Diminta Turun Tangan Mengusut Dugaan Penyimpangan Bantuan Alsintan Koptan Sukabumi
Hukum

Kejati Jabar Diminta Turun Tangan Mengusut Dugaan Penyimpangan Bantuan Alsintan Koptan Sukabumi

00.09.00
Share it:
Sukabumi,(MediaTOR Online) - Pihak Kejati Jabar diminta mengusut segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan pemberian bantuan Alsintan kepada kelompok-kelompok tani di kawasan Pejampangan, Sukabumi, Jawa Barat.

Hal ini dikemukakan oleh Hasudungan Siagian SH, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) di Jakarta baru-baru ini menanggapi adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan Alsintan di kawasan Pejampangan tersebut.


Penetapan CPCL penerima bantuan Alsintan roda dua untuk kelompok tani di wilayah UPTD Jampang Kulon diduga bermasalah. Bantuan bernilai ratusan juta rupiah dari program aspirasi anggota wakil rakyat dari salah satu parpol tersebut diduga dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri sendiri yang diduga juga melibatkan oknum Distan di Kabupaten Sukabumi. 

Adapun penyimpangan dimaksud bermodus pungutan puluhan juta rupiah kepada kelompok tani calon penerima bantuan mesin alat pertanian traktor beroda dua tersebut.

Sebanyak 23 unit Alsintan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dikabarkan berasal dari program aspirasi anggota dewan. Penyalurannya dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut sumber dilapangan, dijelaskan, dari jumlah 23 unit Alsintan ini, Alsintan baru disalurkan 6 unit. Hal ini disebabkan kelompok tani calon penerima harus mengeluarkan dana cukup tinggi diatas 10 juta rupiah. Masih menurut sumber itu, ironisnya, yang menerima bukan kelompok tani sebenarnya, namun di luar kelompok tani yang seharusnya menerima bantuan, sesuai dengan penetapan Distan setempat.

Sumber di wilayah Kecamatan Ciemas dan Kecamatan Waluran, menyatakan bagian untuk memperoleh bantuan alsintan tersebut, sipenerima harus mengeluarkan uang cukup besar. Dan diduga hal ini melibatkan oknum Kasie Alsintan di Dinas Pertanian dan anggota dewan terkait. Karena keburu diketahui adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab pihak Dinas Pertanian, menghentikannya.

Penetapan CPCL penerima bantuan Alsintan roda dua, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, disinyalir melibatkan Kasie Alsintan inisial ERS dan menurut kabar bantuan aspirasi dewan berinisial And. Dan tragisnya lagi, realisasi dilapangan tidak melibatkan petugas tekhnis cabang dinas PTCD, mengetahui adanya program alsintan tersebut, karena sudah rame.

Seperti dijelaskan PTCD Waluran dan Jampang Kulon, pihaknya tidak tahu ada program dimaksud. "Makanya kami heran, tiba-tiba rame, kata petugas PTCD Jampang Kulon kepada MediaTOR Online.
Sementara itu, menurut keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Ir. Adjat Sudrajat saat dikonfirmasi, bahwa  pemberian bantuan Alsintan merupakan program aspirasi anggota dewan dari  PPP.  Namun, menurut keterangan beberapa staf tekhnis PTCD kordinator PPL bahwa alsintan tersebut program reguler. (SU)


Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)