Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek PWI Kab. Bogor, bentuk Panitia HPN dan HUT PWI ke-75
Bodetabek

PWI Kab. Bogor, bentuk Panitia HPN dan HUT PWI ke-75

16.28.00
Share it:
Cibinong,(MediaTOR Online) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor menggelar rapat pembentukan panitia Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021 dan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI yang ke-75 yang jatuh setiap tanggal 9 Februari. Rapat dilaksanakan di Sekretariat PWI Kabupaten Bogor, Jalan Bersih, No 1, Gedung Pusdai, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Senin (11/1/21).

Dalam rapat, dibahas mengenai kegiatan yang akan diadakan. Ketua PWI kabupaten Bogor, H. Subagiyo, S.Ip, menganjurkan agar bentuk kegiatan HPN, lebih menyentuh kepada masyarakat.

"Saya berharap, peringatan HPN sekaligus HUT PWI yang ke-75 ini diselenggarakan berbeda dan lebih meriah dari tahun sebelumnya. Kegiatan lebih menyentuh kepada masyarakat," ujar H. Subagiyo.

Hal ini, sangat disetujui Ketua Panitia HPN, Untung Bachtiar S.Ip, agar bentuk kegiatan HPN tahun ini lebih mengarah kepada kegiatan sosial.

"PWI Kab. Bogor, akan mengadakan donor darah, sunatan massal dan nikah massal. Khusus untuk nikah massal, akan bekerja sama dengan Kemenag," ujar Untung.

'Kita tetap memberikan santunan bagi anak yatim seperti tahun tahun sebelumnya, juga akan kita adakan gerakan penghijauan dengan penanaman pohon di daerah yang tandus," kata Untung menambahkan.

Masih kata Untung, di awal peringatan HPN akan terlebih dahulu di adakan tabur bunga. "Kita seperti biasa di hari pertama puncak perayaan HPN terlebih dahulu akan melakukan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita," sebutnya.

Ditempat yang sama, Dewan penasehat PWI Kabupaten Bogor, H. Bustanul Daham, M.Si diberikan kesempatan menyampaikan segala masukan. Menurutnya, panitia harus tetap melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Saya mendukung segala rangkaian kegiatan yang digarap panitia HPN. Tapi harapan saya semua dilaksanakan dengan membaca situasi, karena saat ini Covid-19 masih merajalela. Saya berharap semua dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan," pintanya.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Dewan Penasehat PWI Kabupaten Bogor, H. Danang Donoroso, S.Ip. Dirinya meminta agar semua pelaksanaan HPN tetap berpedoman pada situasi zona Covid-19 Kabupaten Bogor.

"Saya sangat mendukung semua rencana yang akan digelar pada saat puncak HPN yang direncanakan panitia. Permintaan saya tetap perhatikan situasi dan perkembangan status zona covid-19 tingkat kabupaten Bogor. Intinya kita ikuti segala anjuran pemerintah soal kerumunan massa," harapnya.

Dalam rapat pembentukan panitia HPN dan HUT PWI ke-75 ini, telah terbentuk susunan panitia. Dimana, ketua panitia adalah Untung Bachtiar, Sekretaris Abdul Manan dan Bendahara Rieke Ferra Rotinsulu. (Don)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)