Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Saling Klaim Perparkiran Dishub-PD Pasar Kota Bogor Harus Dituntaskan dengan Baik
Bodetabek

Saling Klaim Perparkiran Dishub-PD Pasar Kota Bogor Harus Dituntaskan dengan Baik

14.27.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Perseteruan antara Dishub dengan PD Pasar Kota Bogor terkait permasalahhan pengeloaan parkir di Kota Bogor, khususnya yang di blok G,C,F (belakang dan depan) dan jalan Dewi Sartika, Jalan Merdeka memanas. Masing-masing meng klaim kalo itu ranah "pengelolaan" nya. 
Wartawan MediaTOR mencoba menelusuri mendatangi kantor Dishub dan menemui Kanit Perparkiran Dishub di jalan Tajur, Kota bogor. Dalam wawancaranya  dengan Yana terkait permasalahan poksi pengelolaan Parkir di Kota Bogor dan jalan keluarnya masalah yang dihadapi saat ini. "Berdasarkan perwali tahun 2020, yang dikeluarkan Wakikota Bogor, sudah jelas bahwa area perparkiran, zona parkir yang ada di tepi jalan umum sepanjang jalan Nyai Raja Permas dari belakang blok CD sampe Masjid Agung/depan blok G, saat ini di Pasar Kebon Kembang saat ini masih diklaim termasuk oleh PPJ dan di jalan Sartika itu ranahnya dishub. Untuk mengelola sesuai tupoksinya meskipun itu milik pemerintah daerah. Namun kenyataanya saat ini dikelola PD.pasar dan pihak ke 3, koperasi, PD Pasar mengklaim bahwa berdasarkan sertifikat, dia berhak mengelola," ujar Yana,(8/2/21).
Lebih lanjut, Yana menjelaskan,"Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan ke Pemerintah daerah tahun 2021 ,2,6 Milyar. Ya kita juga agak kewalahan, bagaimana bisa setor segitu sedangkan lahan Dishub di kuasai pihak lain pengelolaanya.
Hal permasalahan kemelut yang saya rasakan sudah kita rapatkan ke Wakil walikota,harapan saya cari solusi duduk bersama ,cari jalan keluarnya baik baik tanpa harus meng klaim ,sesuai poksi masing masing. "ujar Yana ke wartawan.
Wartawan MediaTOR mencoba menghubungi Wakil Walikota Bogor lewat Whatapp (wa) menanyakan jalan keluarnya. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.(Sugeng)
Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)